Samakan Persepsi Mengenai IMO dan TAC, KAI Adakan FGD
PT Kereta Api Indonesia (Persero) bekerjasama dengan Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gajahmada menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait regulasi Infrastucture, Maintenance, and Operation (IMO) & Track Access Charge (TAC). FGD dengan tema “Membangun Sinergi dan Komitmen Menuju Penyelenggaraan Prasana Perkeretaapian yang Sehat dan Berkelanjutan” ini dilaksanakan pada hari Kamis (23/11) di Grand Timor Room Hotel Borobudur Jakarta.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Direktur Utama KAI Edi Sukmoro Memukul Gong Sebagai Tanda Dimulainya Acara FGD
FGD ini menghadirkan panelis dan pembahas antara lain, Anandy Wati sebagai Direktur Anggaran bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan, Heru Wisnu Wibowo, Kasubdit Audit dan Peningkatan Keselamatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian perhubungan, Edi Cahyono Staf Ahli Kepresidenan, Ir. Harun Alrasyid Lubis. M.Sc,. Ph.d selaku akademisi dari ITB, Agus Pambagyo Pengamat Transportasi dan Prof. Dr. Ir. Danang Parikesit Msc akademisi UGM sebagai moderator acara. Hadir pada kesempatan ini Menhub Budi Karya Sumadi, Direktur Utama KAI Edi Sukmoro, Direktur Logistik dan Pengembangan Usaha Budi Noviantoro, Direktur Keuangan Didiek Hartantyo, jajaran KAI dan para tamu undangan dari perwakilan dari Direktorat Jendera Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.
Pelaksanaan FGD ini bertujuan menyamakan persepsi para pemangku kepentingan dalam konteks permasalahan anggaran biaya perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian atau IMO, serta biaya yang ditanggung oleh penyelenggara sarana perkeretaapian ketika menggunakan prasarana perkeretaapian TAC.
Direktur Utama KAI Edi Sukmoro Memberikan Sambutan
Edi Sukmoro mengatakan kondisi saat ini bahwa kebutuhan IMO belum dapat dipenuhi oleh pemerintah sesuai kebutuhan karena keterbatasan dana APBN dan berdasarkan surat keputusan Menteri Perhubungan Nomor 244 Tanggal 18 Mei 2015 tentang penetapan besaran faktor prioritas, KAI dikenakan TAC sebesar 0,75 dari nilai IMO yang diberikan pemerintah yang sampai saat ini masih diberlakukan. “Oleh karena itu KAI mengadakan FGD yang bertujuan mensinergikan kesamaan pendapat mengenai regulasi IMO dan TAC yang selanjutnya terbangun komitmen dari para pemangku kepentingan untuk dapat mengimplementasikan penugasan IMO sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mendukung bisnis model perkeretaapian yang sehat dan tumbuh berkelanjutan,” ujar Edi Sukmoro.
Key note speaker Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan sambutan
Selanjutnya Budi Karya Sumadi yang hadir sebagai Key note Speaker mengutarakan bahwa Kemenhub sangat konsen dan mendukung keselamatan perkeretaapian karena Kereta Api salah satu moda angkutan berkelanjutan dan untuk masa depan pemerintah akan terus mengembangkan dengan skala perkotaan dan skala regional. “Terkait permasalahan IMO dan TAC pemerintah perlu membahas lebih detail lagi, untuk itu melalui FGD yang dilakukan KAI hasil rumusannya dapat sebagai masukan dan usulan kepada pemerintah untuk berkomitmen bersama mencari solusi yang terbaik,” ungkap Budi Karya Sumadi.
Pembahasan para panelis FGD Agus Pambagyo Pengamat Kebijakan Publik,Didiek Hartantyo Direktur Keuangan KAI Didiek Hartantyo, dan Heru Wisnu Wibowo Kasubdit Audit dan Peningkatan Keselamatan Ditjenka Kemenhub
Selanjutnya moderator Danang Parikesit memandu berlangsungnya acara FGD. Masing-masing panelis memaparkan materi yang kemudian para pembahas mengulas secara detail materi yang disampaikan panelis. Para audiens turut terlibat dan antusias dalam diskusi dengan menyampaikan pendapat atau masukan. Pada kesempatan tersebut Didiek Hartantyo sebagai Panelis dari KAI memberikan materi bahasan mengenai penugasan penyelenggaraan prasarana dan kewajiban PNPB TAC. Diakhir acara dibacakan kesimpulan hasil pembahasan FGD yang dibacakan oelh Henky dari Tim Pustral UGM. Hasil pembahasan FGD tersebut selanjutnya diformulasikan dan dijadikan bahan masukan kepada pemerintah terkait permasalahn IMO dan TAC. (PR KAI)