KAI Bebaskan Lahan untuk Jalur Kereta Cepat
PT Kereta Api Indonesia (Persero) mulai membebaskan lahan yang akan digunakan untuk jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Manajer Humas KAI Daerah Operasi 2 Bandung Joni Martinus, mengatakan hingga Senin, 15 Mei 2017 sudah tiga lokasi lahan di wilayah yang dibebaskan untuk jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Penertiban yang dimulai pukul 08:00 WIB ini menurunkan 400 personil yang terdiri dari pegawai Daop 2, TNI, Polri, Pol PP, dan petugas PLN. Joni Martinus, memastikan tiga titik di wilayahnya sudah steril dan siap digunakan. "Kami ada tujuh titik untuk trase yang akan dipakai kereta api cepat," Ujar Joni. Penertiban pekan lalu mencapai 69 bangunan, dan hari ini 55 bangunan di KM143+200 sampai KM143+800. "Seluruhnya sudah beres 124 bangunan atau setara 7.505,93 meter persegi," Ujar Joni. Selain lahan di seputaran rel di Desa Gadobangkong itu, Tim Penertiban Aset KAI Daop 2 Bandung sebelumnya sudah menertibkan lahannya dari bangunan warga di seputaran Ciganea, serta Rancaekek. "Totalnya sudah 162 bangunan," kata dia. Luasan lahan yang sudah bebas setara 8.800 meter persegi. Setelah mensterilkan tiga titik, bulan ini KAI akan melanjutkan pembongkaran bangunan di dua lokasi. Pada 18 Mei 2017, pembongkaran dijadwalkan dilakukan di Kertamulya dan pada 29 Mei 2017 di Cilame. Keduanya di Kabupaten Bandung Barat. "Untuk kawasan Kertasari dan Mekarsari belum kami jadwalkan," Ujar Joni.
Petugas Gabungan bersiap melakukan penertiban aset
PT Kereta Api menargetkan secepatnya pembebasan lahan miliknya itu dari hunian warga. Joni mengatakan "Kita ingin secepat mungkin menyelesaikan, ini penugasan pemerintah, bahwa PT Kereta Api diminta untuk men-suport program ini dengan jalan membebaskan lahan yang akan dijadikan trase untuk kereta api cepat," Ujarnya. Dan joni pun menjelaskan rencana pembebasan lahan berikutnya akan bergerak ke cilame. Dalam penertiban tersebut, Joni mengimbau seluruh masyarakat yang terdampak agar bisa bekerja sama demi terciptanya situasi yang kondusif, aman, dan lancar. Joni menjelaskan, warga yang bangunan rumahnya terdampak, sebelumnya telah diberikan uang kompensasi. Uang kompensasi berupa uang bongkar itu merujuk pada peraturan Direksi PT KAI, yakni sebesar Rp 250.000 permeter persegi untuk bangunan permanen dan Rp 200.000 untuk bangunan semi permanen. Itu adalah dana bantuan untuk membongkar bangunan yang dihuni warga tetapi berlokasi di lahan kami, yang notabene merupakan milik negara,” paparnya.
Alat berat dikerahkan untuk mempercepat proses penertiban aset
Direktur Keuangan KAI Didiek Hartantyo mengatakan biaya pembebasan lahan yang dikeluarkan perusahaan nantinya diganti oleh kontraktor penggarap proyek kereta cepat, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). "Belum ada angka pasti berapa, tapi akan diganti," Ujar Didiek. KCIC telah menandatangani perjanjian pinjaman biaya proyek kereta cepat dengan China Development Bank di Beijing, Cina. Pe-nandatangan dilakukan oleh Direktur Utama KCIC Hanggoro Budi Wiryawan dan Direktur Utama CDB Hu Huaibang yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Cina Xi Jinping. Dalam penandatanganan itu, CDB berkomitmen memberikan pinjaman US$ 4,498 miliar atau 75 persen dari biaya total proyek sebesar US$ 5,999 miliar. (PR KAI)