Sejarah Perkeretaapian

Sejarah perkeretaapian di Indonesia dimulai ketika pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang-Vorstenlanden (Solo-Yogyakarta) di Desa Kemijen oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda Mr. L.A.J Baron Sloet van de Beele tanggal 17 Juni 1864. Pembangunan dilaksanakan oleh perusahaan swasta Naamlooze Venootschap Nederlansch Indische Spoorweg Maatschappij (NV. NISM) menggunakan lebar sepur 1435 mm.

Sementara itu, pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api negara melalui Staatssporwegen (SS) pada tanggal 8 April 1875. Rute pertama SS meliputi Surabaya-Pasuruan-Malang. Keberhasilan NISM dan SS mendorong investor swasta membangun jalur kereta api seperti Semarang Joana Stoomtram Maatschappij (SJS), Semarang Cheribon Stoomtram Maatschappij (SCS), Serajoedal Stoomtram Maatschappij (SDS), Oost Java Stoomtram Maatschappij (OJS), Pasoeroean Stoomtram Maatschappij (Ps.SM), Kediri Stoomtram Maatschappij (KSM), Probolinggo Stoomtram Maatschappij (Pb.SM), Modjokerto Stoomtram Maatschappij (MSM), Malang Stoomtram Maatschappij (MS), Madoera Stoomtram Maatschappij (Mad.SM), Deli Spoorweg Maatschappij (DSM).

Selain di Jawa, pembangunan jalur kereta api dilaksanakan di Aceh (1876), Sumatera Utara (1889), Sumatera Barat (1891), Sumatera Selatan (1914), dan Sulawesi (1922). Sementara itu di Kalimantan, Bali, dan Lombok hanya dilakukan studi mengenai kemungkinan pemasangan jalan rel, belum sampai tahap pembangunan. Sampai akhir tahun 1928, panjang jalan kereta api dan trem di Indonesia mencapai 7.464 km dengan perincian rel milik pemerintah sepanjang 4.089 km dan swasta sepanjang 3.375 km.

Pada tahun 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Semenjak itu, perkeretaapian Indonesia diambil alih Jepang dan berubah nama menjadi Rikuyu Sokyuku (Dinas Kereta Api). Selama penguasaan Jepang, operasional kereta api hanya diutamakan untuk kepentingan perang. Salah satu pembangunan di era Jepang adalah lintas Saketi-Bayah dan Muaro-Pekanbaru untuk pengangkutan hasil tambang batu bara guna menjalankan mesin-mesin perang mereka. Namun, Jepang juga melakukan pembongkaran rel sepanjang 473 km yang diangkut ke Burma untuk pembangunan kereta api disana.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambilalihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai Jepang. Puncaknya adalah pengambil alihan Kantor Pusat Kereta Api Bandung tanggal 28 September 1945 (kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia). Hal ini sekaligus menandai berdirinya Djawatan Kereta Api Indonesia Republik Indonesia (DKARI). Ketika Belanda kembali ke Indonesia tahun 1946, Belanda membentuk kembali perkeretaapian di Indonesia bernama Staatssporwegen/Verenigde Spoorwegbedrif (SS/VS), gabungan SS dan seluruh perusahaan kereta api swasta (kecuali DSM).

Berdasarkan perjanjian damai Konfrensi Meja Bundar (KMB) Desember 1949, dilaksanakan pengambilalihan aset-aset milik pemerintah Hindia Belanda. Pengalihan dalam bentuk penggabungan antara DKARI dan SS/VS menjadi Djawatan Kereta Api (DKA) tahun 1950. Pada tanggal 25 Mei DKA berganti menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Pada tahun tersebut mulai diperkenalkan juga lambang Wahana Daya Pertiwi yang mencerminkan transformasi Perkeretaapian Indonesia sebagai sarana transportasi andalan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa tanah air. Selanjutnya pemerintah mengubah struktur PNKA menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) tahun 1971. Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan, PJKA berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) tahun 1991. Perumka berubah menjadi Perseroan Terbatas, PT. Kereta Api (Persero) tahun 1998. Pada tahun 2011 nama perusahaan PT. Kereta Api (Persero) berubah menjadi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan meluncurkan logo baru.

Saat ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki tujuh anak perusahaan yakni PT Reska Multi Usaha (2003), PT Railink (2006), PT Kereta Api Indonesia Commuter Jabodetabek (2008), PT Kereta Api Pariwisata (2009), PT Kereta Api Logistik (2009), PT Kereta Api Properti Manajemen (2009), PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (2015).

Ringkasan Sejarah Perusahaan Perkeretaapian Indonesia

Logo dan Visi Misi

Bentuk:
Garis melengkung: Melambangkan gerakan yang dinamis PT KAI dalam mencapai Visi dan Misinya.
Anak Panah: Melambangkan Nilai Integritas, yang harus dimiliki insan PT KAI dalam mewujudkan Pelayanan Prima.

Warna:
Orange: Melambangkan proses Pelayanan Prima (Kepuasan Pelanggan) yang ditujukan kepada pelanggan internal dan eksternal. 
Biru: Melambangkan semangat Inovasi yang harus dilakukan dalam memberikan nilai tambah ke stakeholders. Inovasi dilakukan dengan semangat sinergi di semua bidang dan dimulai dari hal yang paling kecil sehingga dapat melesat.

Visi dan Misi

Visi menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan stakeholders

Misi menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya, melalui praktek bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi stakeholders dan kelestarian lingkungan berdasarkan 4 pilar utama : Keselamatan, Ketepatan waktu, Pelayanan dan Kenyamanan

Budaya Perusahaan

INTEGRITAS

Kami insan PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai kebijakan organisasi dan kode etik perusahaan. Memiliki pemahaman dan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dan etika tersebut dan bertindak secara konsisten walaupun sulit untuk melakukannya.

PROFESIONAL

Kami insan PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) memiliki kemampuan dan penguasaan dalam bidang pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan, mampu menguasai untuk menggunakan, mengembangkan, membagikan pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan kepada orang lain.

KESELAMATAN

Kami insan PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) memiliki sifat tanpa kompromi dan konsisten dalam menjalankan atau menciptakan sistem atau proses kerja yang mempunyai potensi resiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan dan menjaga aset perusahaan dari kemungkinan terjadinya kerugian.

INOVASI

Kami insan PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) selalu menumbuh kembangkan gagasan baru, melakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan kondusif untuk berkreasi sehingga memberikan nilai tambah bagi stakeholder.

PELAYANAN PRIMA

Kami insan PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) akan memberikan pelayanan yang terbaik yang sesuai dengan standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan pelanggan dengan memenuhi 6 A unsur pokok: Ability (Kemampuan), Attitude (Sikap), Appearance (Penampilan), Attention (Perhatian), Action (Tindakan), dan Accountability (Tanggung jawab).

Komisaris

Sebagai BUMN PT Kereta Api Indonesia (Persero) berpedoman pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), termasuk penetapan Rencana Kerja Anggaran Tahunan juga ditetapkan dan diputuskan melalui RUPS yang unsurnya terdiri dari :

A. Pemegang Saham 
Kementerian BUMN mewakili Pemerintah Republik Indonesia

B. Dewan Komisaris

Direksi

Anak Usaha & Joint Venture

A. PT Reska Multi Usaha

PT Reska Multi Usaha bergerak dalam bidang usaha Restorasi KA, Service On Train (SOT), Jasa Boga (Catering), Resto & Cafe, Parkir. Komposisi kepemilikan saham PT Reska Multi Usaha yaitu PT KAI 95,01% dan Yayasan Pusaka 4,99%.

Tanggal didirikan : 2 Juli 2003
Alamat Kantor : Stasiun Mangga Besar Lt. 1, Jl. Karanganyar no. 1 Jakarta Pusat
Telepon : 021-62302540
Email : reska.pusat@reska.co.id
Website : www.reska.co.id

B. PT Railink

PT Railink merupakan joint venture antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT Angkasa Pura II (Persero) dengan komposisi kepemilikan saham 60% KAI dan 40% AP II. Kegiatan usaha yang dijalaninya yakni pengoperasian, Pengoperasian pengelolaan dan pengusahaan kereta api bandara, Pengembangan dan pengelolaan stasiun kereta api di bandara dan di pusat kota, Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kereta api, Pembagunan prasarana kereta api, Konsultasi dan desain sistem perkerataapian, Pengusahaan jasa lainnya yang menunjang usaha-usaha pokok.

Tanggal didirikan : 28 September 2006
Alamat Kantor :
1. Kantor Pusat : Gedung JRC Lantai 3, Jl. Ir. H. Juanda 1B No. 8-10 Jakarta Pusat
2. Cabang Medan : Jl. Prof. H.M. Yamin, SH No. 14 - Medan 20231, Sumatra Utara, Indonesia
Telepon : 061 - 4561331
Email : info@railink.co.id
Website : www.railink.co.id

C. PT KAI Commuter Jabodetabek

PT KAI Commuter Jabodetabek dibentuk berdasarkan Inpres No. 5 tahun 2008 dam surat Menneg BUMN No.S-653/MBU/2008 tanggal 12 agustus 2008. Tugas pokok KCJ adalah menyelenggarakan pengusahaan jasa angkutan kereta api commuter dengan menggunakan sarana Kereta Rel Listrik di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi serta pengusahaan di bidang usaha non angkutan penumpang. PT KAI Commuter Jabodetabek dengan komposisi kepemilikan saham KAI 99,78% dan Yayasan Pusaka 0,22%.

Tanggal didirikan : 15 September 2008
Alamat Kantor : Stasiun Juanda Lt. 1 & 2, Jl. Ir. H. Juanda 1 - Jakarta Pusat, 10120, Indonesia
Telepon : 021 - 345 3535
Fax : 021 - 34834084
email : commuter@krl.co.id
Website : www.krl.co.id

D. PT KA Pariwisata

PT KA Pariwisata atau disingkat PT KA Wisata bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat di pasar dalam wilayah Indonesia dibidang pariwisata kereta api, dan kegiatan usaha yang mendukung pariwisata kereta api dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Komposisi kepemilikan saham PT KA Pariwisata yaitu KAI 99,90% dan Yayasan Pusaka 0,1%.

Tanggal didirikan : 8 September 2009
Alamat Kantor : Stasiun Gambir Lt. 2, Jl. Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat 10110, Indonesia.
Telepon : 021 - 38902233
Fax : 021 - 38902424
Email : info@indorailtour.com
Website : www.indorailtour.com

E. PT. KA Logistik

PT Kereta Api Logistik (Kalog) memiliki usaha di bidang layanan distribusi logistik berbasis kereta api, dengan kemasan bisnis door to door service untuk memberikan pelayanan yang parnipurna bagi pelanggan kereta api yang didukung dengan angkutan pra dan lanjutan serta layanan penunjangnya, meliputi pengelolaan Termianal Peti Kemas (TPK), bongkar muat, pergudangan, pengepakan, pelabelan, pengangkutan, penjejakan, pengawalan logistik serta manajemen logistik dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Orientasi bisnis Kalog kedepan adalah sebagai jasa layanan distribusi logistik secara Total Solution melalui End-to-End Services atau dengan kata lain sebagai SCM Service Provider.

Fungsi dan peran kontributif Kalog terhadap jasa layanan yang telah disediakan oleh induknya adalah sebagai pencipta nilai tambah (value creator) sepanjang rantai nilai (value chain) layanan distribusi logistik, termasuk layanan yang telah disediakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), seperti angkutan barang dan pergudangan. Komposisi kepemilikan saham PT KA Logistik yaitu KAI 99,90% dan Yayasan Pusaka 0,1%.

Tanggal didirikan : 8 September 2009
Alamat Kantor : Stasiun Gondangdia Lt. 1, Jl. KH. Wahid Hasyim No. 11 A, Jakarta Pusat 10340
Telepon : 021 - 31922299,
Fax: 021 - 31922288,
Email : info@kalogistics.co.id
Website : www.kalogistics.co.id

F. PT KA Properti Manajemen

PT KA Properti Manajemen atau disingkat PT KAPM memiliki usaha di bidang pengelolaan aset/properti perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) maupun pihak lainnya dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan serta memberikan nilai tambah aset/properti tersebut guna memenuhi standar mutu terbaik dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Komposisi kepemilikan saham PT KA Properti Manajemen yaitu KAI 99,90% dan Yayasan Pusaka 0,1%.

Tanggal didirikan : 8 September 2009
Alamat Kantor :
Stasiun Sawah Besar Lt. 1, Jl. K.H. Samanhudi, Jakarta Pusat - 10710
Telepon : 021 - 3451040 & 021 -3451404
Faximile: 021 - 3451087
E-mail: corporate@kapm.co.id
Website : www.kapm.co.id

G. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia

PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau disingkat PSBI merupakan Joint Venture dari 4 BUMN yaitu PT Wijaya Karya (Persero) (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) dengan kepelimilikan saham Wika 38%, KAI 25%, PN VIII 25%, dan JSMR 12%. PT PSBI bersama-sama dengan China Railway International Co. Ltd. dari Tiongkok membentuk PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk menyelenggarakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Penjelasan mengenai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat anda lihat pada tautan berikut ini : profil

Tanggal didirikan : 2 Oktober 2015
Alamat Kantor : Jl. D.I. Panjaitan Kav.9, Jakarta 13340, PO Box 4174
Telepon: 021-8192808, 8508640, 8508650
Faximile: 021-8191235

Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2016, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki karyawan 28.216 orang untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan kereta api di Jawa dan Sumatera. Jumlah tersebut terbagi menurut  pendidikan, dan usia pegawai seperti pada tabel di bawah ini :

SUMBER DAYA MANUSIA MENURUT PENDIDIKAN

SUMBER DAYA MANUSIA MENURUT USIA

Prasarana Perkeretaapian

A. Peta Jaringan KA di Jawa

B. Peta Jaringan KA di Sumatera

PANJANG JARINGAN (km)

 Data per September 2015

DATA PELINTASAN PT KAI (Lokasi)

Data per Januari 2016

Sarana Perkeretaapian

Sarana Kereta Api merupakan alat produkasi untuk menghasilkan jasa angkutan kereta api yang terdiri dari lokomotif, Kereta Rel Listrik (KRL), Kereta Rel Diesel (KRD), kereta penumpang dan gerbong barang. Kondisi sarana kereta api yang dioperasikan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut :

Aset Sarana Kereta Api

Produk Bisnis Inti

Tahun 2016, Realisasi volume angkutan penumpang sebesar 352.195.327 orang dan angkutan barang sebesar 32.494.599 Juta ton *unauditted

VOLUME KA PENUMPANG

VOLUME KA BARANG

Aset Potensial

Data Per Februari 2016

PENGUSAHAAN ASET DI PT KAI

Annual Report

Sustainability Report

Company Profile

Penghargaan Terbaru

Stand KAI Daop 1 Jakarta di Jakarta Fair 2017 terpilih sebagai Stand Terbaik ke-3 Kategori Pemerintahan/BUMN

EVP Daop 1 Jakarta Yusren menerima penghargaan stand terbaik ke-3

« Berita Selengkapnya »

Penghargaan Tahun 2017

Penghargaan Tahun 2016

Penghargaan Tahun 2015

Penghargaan Tahun 2014

Penghargaan Tahun 2013

Praktik Tata Kelola

PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perkeretaapian di Indonesia. PT KAI (Persero) sebagai perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh negara secara konsisten menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab kemandirian, dan profesionalisme dalam mengelola menjalankan bisnisnya dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PT KAI (Persero) sebagai suatu sistem dan struktur untuk mengatur bagaimana perusahaan dikelola bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Dengan adanya pembagian fungsi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab pihak yang berkepentingan secara jelas memberikan landasan untuk kepastian seluruh proses dan mekanisme dilakukan baik untuk mencapai tujuan perusahaan serta mencegah penyimpangan dan risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan perusahaan.

Selain dimaksudkan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, penerapan prinsip GCG juga dimaksudkan untuk memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban stakeholders. Penerapan GCG juga mempercepat PT KAI (Persero) dalam membentuk budaya perusahaan yaitu integritas, profesionalisme, keselamatan, inovasi, dan pelayanan prima dilingkungan usahanya.

Penerapan GCG di PT KAI (Persero) untuk mencapai keberhasilan atas visi, misi, dan tujuan Perusahaan, berlandaskan pada 5 (lima) prinsip-prinsip dasar GCG yaitu:

1. Transparansi (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan
2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. Kemandirian (independency) yaitu keadaaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (Stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan

Insan PT KAI (Persero) memahami dalam menerapkan prinsip GCG dapat mendukung tercapainya tujuan Perusahaan baik dalam hal pertumbuhan usaha, profitabilitas, dan keberlangsungan usaha jangka panjang. Dengan demikian, Perusahaan dapat memberikan nilai tambah bagi stakeholders, meningkatkan kesejahteraan keluarga besar Perusahaan, dan memberikan kontribusi optimal bagi negara.

PT KAI (Persero) menyusun framework dan roadmap dalam mengimplementasikan GCG secara berkesinambungan. Hal ini disusun dan dipahami oleh seluruh insan PT KAI (Persero) dan diinternalisasikan keseluruh lapisan perusahaan dengan 3 (tiga) target maturity penerapan:

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Corporate Governance Road Map

Untuk mencapai hal tersebut, PT KAI (Persero) menyusun kerangka pengelolaan untuk menjamin keberlangsungan penerapan GCG di perusahaan:

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Corporate Governance Framework

CG Infrastructures

• CG Structures

Kepengurusan  perseroan PT KAI menganut sistem dua badan (two boards system), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu Organ tata kelola PT KAI (Persero) di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.

Perseroan telah memiliki infrastruktur yang diperlukan dalam rangka implementasi GCG. Di jajaran Dewan Komisaris telah dibentuk komite-komite fungsional yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu efektivitas fungsi kepengawasan. Demikian pula di jajaran Direksi telah dibentuk unit kerja yang mengendalikan, mengawal dan bertanggung jawab atas implementasi GCG dan juga bertugas sebagai mitra kerja dari komite-komite di bawah Dewan Komisaris, sebagaimana bagan di bawah ini:

PT Kereta Api Indonesia (Persero) CG Hard Structures

• CG Policy

PT Kereta Api Indonesia (Persero) CG Policy

PT KAI (Persero) menyusun Pedoman GCG untuk diterapkan secara konsisten di seluruh lini dan aspek pengelolaan perusahaan. Hal tersebut dipandang penting agar nilai-nilai yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan (Stakeholders) dapat dioptimalkan untuk menghasilkan pola hubungan yang saling menguntungkan. 

Tujuan penyusunan Pedoman GCG, antara lain:

1. Optimalisasi peningkatkan daya saing perusahaan baik skala nasional maupun skala global, sehingga mampu mendapatkan kepercayaan Stakeholders;
2. Mendukung efektivitas kinerja Organ Perusahaan yaitu RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Optimalisasi nilai Budaya Perusahaan bagi Pemegang Saham dalam hal ini pemerintah dengan tetap memperhatikan kepentingan Stakeholders;
4. Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan sumber daya Perusahaan dan pengelolaan risiko usaha Perusahaan dengan prinsip kehati-hatian (prudent), akuntabilitas, dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip-prinsip GCG;
5. Memberikan pedoman bagi seluruh Insan PT KAI (Persero) dalam menjalankan pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi peningkatan kemandiriandan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

PT KAI (Persero) selalu berusaha untuk memperbaiki penerapan praktik-praktik tata kelola baik dalam pemenuhan standar minimal penerapan GCG maupun terhadap perbaikan kebijakan maupun sistem/proses penerapan GCG yang telah dimiliki.

Dibawah ini merupakan kebijakan-kebijakan yang relevan dengan penerapan GCG di PT KAI (Persero):

Whistleblowing System

Sebagai wujud komitmen tersebut, PT KAI (Persero) menerapkan Whistleblowing System dalam rangka memberikan kesempatan kepada seluruh Insan PT KAI (Persero) dan stakeholders lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan insan PT KAI(Persero), terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, serta nilai-nilai etika yang berlaku, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan perusahaan.

Penerapan WBS telah disahkan berdasarkan Keputusan Direksi PT KAI (Persero) Nomor KEP.U/HK.215/II/2/KA-2014 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (whistleblowing system) di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) tanggal 24 Februari 2014. Pengembangan WBS merupakan salah satu upaya Perusahaan untuk menegakkan etika bisnis, etika kerja, serta upaya pemberantasan KKN. Sistem WBS memungkinkan seluruh Insan PT KAI (Persero) dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan laporan dugaan tindakan pelanggaran dan kecurangan (fraud) dan bentuk pelanggaran etika lainnya yang terjadi di Perusahaan. Segala bentuk dugaan penyimpangan dapat dilaporkan melalui email: KAI-bersih@kereta-api.co.id .

Dalam penerapan WBS, Perusahaan memiliki kebijakan yang menjamin perlindungan atas identitas dari pelapor dan akan menggunakan berbagai cara untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong pelaporan pelanggaran yang terjadi di Perseroan dan menjamin keamanan pelapor maupun keluarganya.

Lingkup Pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Whistleblowing System adalah tindakan yang meliputi:

1. Benturan Kepentingan;
2. Gratifikasi;
3. Perbuatan curang;
4. Kerugian Perusahaan;
5. Penyuapan;
6. Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku;
7. Pemerasan;
8. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan.

Dengan melaporkan pelanggaran, Anda telah membantu mengurangi beban Perusahaan dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil dan jujur dalam bekerja.

Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.

Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris, dan seluruh jajaran pegawai PT KAI (Persero) atau Insan PT KAI (Persero) DILARANG untuk memberikan/meminta/menerimapemberian dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung dari seluruh stakeholders.Apabila diduga Insan PT KAI (Persero) memberikan/menerimapemberian kepada/dari stakeholders dengan mengatasnamakan pribadi maupun PT KAI(Persero), dianjurkan melapor kepada kami melalui email: lapor.gratifikasi@kereta-api.co.id .

Kami menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap berbagai upaya penipuan mengatasnamakan PT KAI (Persero). PT KAI TIDAK PERNAH memungut biaya apapun dalam setiap tahapan rekrutmen pegawai dan TIDAK PERNAH BEKERJA SAMA dengan pihak manapun untuk pengurusan akomodasi dan transportasi.

Pengendalian Gratifikasi Perseroan, merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) pada Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, Visi dan Misi Perseroan serta nilai-nilai budaya Perseroan.

Pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan PT KAI (Persero) terus berkembang, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Pada tanggal 27 September 2016 Direksi telah menetapkan Keputusan Direksi PT KAI (Persero) Nomor: KEP.U/KC.202/IX/1/KA-2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

Setiap insan PT KAI (Persero) beserta keluarga wajib:

1. Menolak setiap gratifikasi yang patut diduga berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban / tugasnya, dan
2. Melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi. (Unit Quality Assurance & Good Corporate Governance)

Sikap yang wajib dilakukan oleh Insan PT KAI (Persero) adalah:

1. Insan PT KAI (Persero) beserta keluargawajib menolak semua bentuk gratifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali pada saat itu insan PT KAI (Persero) tidak memungkinkan untuk menolaknya.
2. Seluruh Insan PT KAI(Persero) wajib melaporkan praktik gratifikasi yang berupa penolakan atau penerimaan Gratifikasi yang dialami pribadi dan/atau Keluarga Insan PT KAI (Persero) melalui e-office.kereta-api.co.id paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Praktik Gratifikasi tersebut.
3. Bagi Insan PT KAI (Persero) yang tidak memiliki akses e-office dapat melakukan pelaporan melalui e-mail: lapor.gratifikasi@kereta-api.co.id 

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah salah satu kewajiban dari penyelenggara Negara untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya setalah dan sebelum menjabat. Tujuan dari pelaporan harta kekayaan penyelenggara Negara adalah untuk menciptakan lingkungan kerja dan insan perusahaan yang berintegritas dan transparan berdasarkan pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Peraturan Perundang-undangan.

Sesuai Instruksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor INS-02/MBU/2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penyelenggara Negara Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, maka ditetapkan kebijakan melalui Keputusan Direksi PT KAI (Persero) Nomor KEP.U/KP.402/V/1/KA-2016 tanggal 9 Mei 2016 tentang Tata Cara Pelaporan, Pengumuman dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Kebijakan tersebut menetapkan Koordinator pengelolaan LHKPN di lingkungan PT KAI (Persero) dilaksanakan oleh Vice President Quality Assurance and Good Corporate Governance dan Corporate Deputy Director of Personnel Care and Control sebagai pengelola data wajib lapor. Setiap pegawai PT KAI (Persero) yang telah ditetapkan menjadi wajib LHKPN oleh pengelola data menyampaikan LHKPN kepada KPK RI.

Komite Audit

Komite Audit di PT KAI(Persero) dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu tugasnya dalam memastikan efektivitas pengendalian internal yang dilakukan oleh audit internal maupun eksternal serta pengawasan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/ GCG). Komite Audit dibentuk pertama kali pada tahun 2003.

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Keanggotaan Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari satu orang anggota Dewan Komisaris dan dua orang dari luar perusahaan (independen) dengan berbagai keahlian, pengalaman dan kualifikasi yang dibutuhkan.

Berdasarkan keputusan Dewan Komisaris PTKAI(Persero)Nomor 06/CH/DEKOM/IX/2015 tanggal 28 september 2015 susunan anggota Komite Audit Hingga 31 Desember 2015.

STRUKTUR ORGANISASI KOMITE AUDIT PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Muchtar Arifin,Warga Negara Indonesia, lahir di Ule Gle, Aceh tahun 1949.Berdomisili di Jakarta. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Indonesia tahun 1975 dan meraih gelar S2 Hukum di Universitas Padjadjaran tahun 2003. Perjalanan karir beliau, Pernah bekerja sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat tahun 2002-2003 dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tahun 2004. Menjabat sebagai Jaksa Agung Muda-Intelejentahun 2005-2007 dan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia tahun 2007-2009. Beliau pernah juga menjabat sebagai Konsultan Hukum di Kantor Hukum Muchtar Arifin & Partners. Diangkatsebagai Komisaris sejak tahun2013 berdasarkan KeputusanMenteri Negara Badan Usaha MilikNegara Nomor SK-184/MBU/2013.

Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) berdasarkan keputusan Dewan Komisaris No.01/KA/DEKOM/KAI/I/2013 tanggal 1 januari 2013 tentang Pedoman Kerja Komite Audit (Audit Committee Charter) yang mengatur pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota Komite Audit, yaitu tujuan dan fungsi Komite Audit, kewenagan, keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja, penyelenggaraan rapat, program kerja tahunan, sistem pelaporan, dan evaluasi. Berdasarkan piagam Komite Audit, rapat Komite Audit terdiri dari rapat internal yang dilaksanakan secara rutin minimal satu kali sebulan dan rapat eksternal dengan unit kerja Perseroan berdasarkan penugasan dari Dewan Komisaris

Berdasarkan Piagam Komite Audit tahun 2015, Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah;

1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris baik diminta maupun tidak , terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Komisaris;
2. Melakukaan penelaahan/kajian atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informas keuangan lainnya;
3. Melakukan penelaahan/kajian atas ketaatan Perseroan terhadap Peraturan Perundang-undangan di bidang Peraturan Perundang-undangan lainya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
4. Melaporkan kepada Komisaris berbagai resiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan Manajemen Risiko oleh Direksi;
5. Melakuakan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Selain tugas dan tanggung jawab Komite Audit juga memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan karyawan, dana, asset serta sumber daya Perseroan lainnya yang bekaitan dengan tugas dan fungsinya melalui kerjasama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit;
2. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan penetapan pihak lembaga lain (KAP).

Komite Manajemen Risiko

Tujuan pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) adalah komite yang dibentuk dan bertangung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jwab pengawasan dan penasehatan.

Dasar pembentukan KPMR Komite manajemen risiko Perusahaan dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris No.SK.04/DEKOM/ PMR/I/1/2013 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pengangkatan Komite Pemantau Manajemen Risiko.

Berdasarkan Manual KPMR tahun 2015, Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPMR dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris. Masa jabatan KPMR adalah 3 (dua) tahun dan dapat di perpanjang satu kali perpanjangan untuk waktu 2 (dua) tahun.

Anggota KPMR terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, termasuk Ketua Pemanatau Manajemen Risiko dan Ketua KPMR adalah Komisaris Independen Perusahaan serta dua orang profesional dari luar perusahaan (independen) dengan keahlian dan pengalaman di bidang manajemen risiko.

Keputusan Dewan Komisaris PT KAI (Persero) Nomor 06/CH/DEKOM/IX/2015 tanggal 28 September 2015 susunan anggota Komite Peninjau Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Danang Parkesit, Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta, 3 Juni 1965. Berdomisili di Yogyakarta. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik, jurusan Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada (1988) dan gelar Doktor dari Institut fuer Verkehrsplanung und Verkehrstechnik Technische Univeristaet Wien, Austria (1996). Diangkat sebagai Komisaris Independen sejak 26 November 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. SK-262/MBU/11/2014.

Perjalanan karir beliau saat ini, menjabat sebagai Penasehat Kebijakan padaKementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia (sejak2010), Anggota Board of Professor Universitas Gadjah Mada(sejak 2007), Profesor bidang Perencanaan dan RekayasaTransportasi; tenaga pengajar Program Pasca Sarjana danFakultas Teknik Sipil di Universitas Gadjah Mada.

Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) bertugas melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen berpedoman pada Manual Komite Pemantau Manajemen Risiko tahun 2015.

Tugas KPMR Dalam manual KPMR tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris baik diminta maupun tidak terhadap laporan capaian kinerja perusahaan/ hal-hal yang disampaiakan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris;
2. Melakukan kajian atas informasi proses bisnis dan investasi yang dilaporkan perseroan seperti laporan keuanagan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
3. Melakukan kajian atas ketaatan Perseroan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
4. Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perseroan dan pelaksanaan Manajemen Risiko oleh Direksi;
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
6. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan Manajemen Risiko dan implementasinya untuk memastikan bahwa PT KAI (Persero) telah mengelola risiko-risiko secara memadai;
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas KPMR dengan pusat Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko, yang selanjutnya memberikan laporan kepada Dewan Komisaris guna peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di perusahaan.
8. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategis Manajemen Risiko yang disusun oleh manajemen secara tahuanan;
9. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja dan hasil yang dicapai oleh KPMR;
10. Melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang ditetapkan;
11. Memberikan hasil evaluasi terhadap tanggapan-tanggapan (Penilaian) regulator kepada Dewan Komisaris;
12. KPMR wajib melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan menejemen risiko perusahaan dengan pelaksanaanya dan menyampaiakan laporan hasil evaluasi tersebut kepada Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa PT KAI(Persero) telah mengelola risiko-risiko secara baik dan terukur;
13. Anggota KPMR wajib menjalankan tugas dengan baikdan menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen, data, informasi, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya;
14. KPMR secara berkesinambungan wajib melakukan kajian terhadap fungsi KPMR dan pusat manajemen risiko terutama dalam melakukan koordinasi atas pelaksanaan dan pengawasan pada tingkat efektivitas masing-masing komponen dari Enterprise Risk Management di PT KAI (Persero);
15. Sebelum tahun buku berjalan, KPMR wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan;
16. KPMR wajib membuat dan menyampaiakan laporan kepada Dewan Komisaris yang ditanda tangani oleh ketua KPMR dan anggota KPMR sebagai berikut:
    1. Laporan atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan
    2. Laporan Triwulan, semesteran dan tahunan
17. KPMR wajib menjaga kerahasiaan dekomen, data, dan informasi perusahaan, baik dari pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentinganpelaksanaan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, KPMR dapat meminta dan memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan baik dari Direksi, pejabat, pekerja, maupun pihak eksternal perusahaan. KPMR, melalui Dewan Komisaris, dapat meminta kehadiran Direksi, pejabat atau pekerja dalam rapat KPMR. Bila diperlukan, KPMR melalui Dewan Komisaris dapat meminta masukan, penjelasan, dan pendapat internal perusahaan, profesional, maupun dari pihak ketiga untuk melakukan pengkajian terhadap rencana pengembangan perusahaan.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary (Sekretaris Perusahaan) merupakan satuan organisasi di lingkungan Kantor Pusat PT KAI(Persero) yang berkedudukan di Bandung. Sekretaris Perusahaan di pimpin oleh seorang Excecutive Vice President Corporate Secretary (US) yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Sekretaris Perusahaan memiliki peranan penting dalam memfasilitasi komunikasi antara organ perusahaan, hubungan antara perusahaan dengan Pemegang Saham, Pemerintah, dan Pemangku Kepentingan lainnya serta memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Sesuai dengan Keputusan Direksi PT KAI (Persero) Nomor: KEP.U/KO.104/VI/1/KA-2016 tentang Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Perusahaan. Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab sebagai unit pendukung penyelenggaraan fungsi pengelolaan informasi dan dokumen perusahaan, Corporate Social Responsibility, Corporate Public Information and Communication, Corporate Culture, Corporate Office, Board of Directors Administration & Protocol, memastikan kepatuhan atas pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) melalui sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System-WBS), memastikan perseroan mematuhi ketentuan tentang persyaratan keterbukaan dan pengungkapan dalam laporan tahunan, memastikan penerapan kebijakan manajemen mutu dan pemantauan implementasi Kriteria Penialaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN di lingkungan perusahaan, pengelolaan sarana telkomunikasi dan penatausahaan warta dinas (WAD) serta mengintegrasikan dan mengkonsolidasi unit organisasi di bawahnya.

Struktur Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Perusahaan bahwa EVP Corporate Secretary membawahi lima VP (Vice President), yaitu: 

1. VP Corporate Document Management;
2. VP Public Relation;
3. VP Quality Assurance and Good Corporate Governance;
4. VP Corporate Culture and General Facilities; dan
5. VP Corporate Social Responsibility.

Internal Auditor

Satuan Pengawasan Interen (SPI) merupakan satuan organisasi di lingkungan Kantor Pusat PT KAI yang berkedudukan di Bandung. SPI di pimpin oleh seorang Executive Vice President Internal Audit/ Kepala Satuan Pengawas Intern yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KO.104/V/4/KA-2016 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Unit Internal Audit/satuan Pengawas Intern. Satuan Pengawas Intern (SPI) adalah unit yang independen terhadap unit-unit kerja lain dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

SPI memiliki fungsi strategis dalam sistem pengendalian intern perusahaan yang ditetapkan penanggung jawab secara berjenjang sebagai berikut:
1. Pimpinan bidang (fungsi) harus menjabarkan dan menerapkan sistem pengendalian intern termasuk sistem manajemen risiko di unit kerja masing-masing. Pimpinan bidang (fungsi) dan unit kerja melakukan prosedur pengendalian internal secara efektif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
2. SPI melaksanakan pengujian dan reviu pengendalian intern perusahaan dan melaporkannya kepada DirekturUtama dengan tembusan Komite Audit.

Kepala Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas pokok membantu Direktur Utama dalam merumuskan dan menyusun program, melaksanakan audit internal di lingkungan PT KAI (Persero)yang mencakup:

1. Audit Keuangan;
2. Audit Operasional;
3. Audit Kepatuhan;
4. Audit Khusus;
5. Audit Investigatif;
6. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
7. Review terhadap laporan keuangan;
8. Memberikan konsultasi;
9. Melaksanakan pendampingan terhadap eksternal auditor dan Komite Audit;
10. Monitoring tindak lanjut temuan audit dan arahan Pemegang Saham; dan
11. Penatausahaan dan administrasi SDM, keuangan dan kerumahtanggaan di lingkungan Satuan Pengawas Intern.

Dalam menjalankan tuga pokok dan tanggung jawabnya, Kepala Satuan Pengawas Interen di bantu oleh 4 (empat) Vice President, yaitu:

1. Vice President General Audit 1;
2. Vice President General Audit 2;
3. Vice President Special Audit;
4. Vice President Evaluation, Monitoring and Administration .

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya, Unit Satuan Pengawas Interen berpedoman pada Internal Audit Charter yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi No.KEP.U/OT.104/VII/1/KA-2012 yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris tanggal 19 Juli 2012. Keputusan Direksi tersebut menggantikan Keputusan Direksi No.KEP.U/OT.003/IV/4/KA-2004 tanggal 30 April 2004 tentang Internal Audit Charter KAI.

Internal Audit Charter memuat visi, misi dan tujuan, struktur, kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang, persyaratan auditor, kode etik, dan pola hubungan yang menjadi landasan formal tertulis bagi Unit Internal Audit dalam menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawabanya secara kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Internal Audit Charter disusun dengan berpedoman pada Standar Pelaksanaan Fungsi Satuan Pengawasan Intern (SPF SPI) dan Kode Etik Pengawasan Intern BUMN yang ditetapkan oleh Forum Komunikasi SPI, serta International Standards for Professional Practice of Internal Auditing yang ditetapkan oleh The Institute of Internal Auditors (lIA).

Auditor Independen (Eksternal Auditor)

Dewan Komisaris wajib mengusulkan calon auditor eksternal yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan Perusahaan untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penunjukan auditor eksternal untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Auditor eksternal bertanggung jawab untuk menyampaikan opini atas kepatuhan Laporan Keuangan Perusahaan yang diaudit terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum.

RUPST Perseroan tanggal 17 April 2015 telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP)Abdul Khoir, CPA dari KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2015. Penunjukkan tersebut telah memenuhi ketentuan periode akuntan publik dan KAP yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.20 tanggal 3 April 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, yang menegaskan tidak ada pembatasanKantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit laporan keuangan di suatu perusahaan, adapun pembatasan hanya berlaku untuk Akuntan Publik (AP) yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut. Akuntan Publik dan KAP yang melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir ditunjukkan dalam tabel berikut.

RUPS memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran honorarium. Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak diperkenankan memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan guna menjamin independensi dan kualitas hasil audit. Auditor Eksternal bertanggung jawab untuk menyampaikan opini atas ketaatan Laporan Keuangan Perusahaan yang diaudit terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum.

Tugas dan wewenang BPK adalah melakukan pemeriksaan penggelolaan dan tanggung jawab keuangan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga Negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. Salah satunya BPK melakukan Pemeriksaan penggelolaan dan tanggung jawab Keuangan di PT KAI. Karena PT KAI merupakan salah satu perusahaan yang berada di lingkungan BUMN. Pemeriksaan yang dilakulkan oleh BPK antara lain pemeriksaan kinerja perusahaan dan keuangan perusahaan.

Manajemen Risiko

Sebagai wujud komitmen PT KAI (Persero) dalam penerapan prinsip GCG, PT KAI telah membentuk Pusat Manajemen Risiko (PMR) berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KEP.U/OT.003/III/15/KA-2016 Organisasi dan Tata Laksana Direktorat Logistik dan Pengembangan PusatManajemen Risiko tanggal 22 Maret 2016 yang dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Keputusan Direksi Nomor KEP.U/OT.203/I/1/KA-2012 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT KAI tanggal 12 Januari 2012.

PMR dipimpin olehCorporate Deputy Director of Risk Management yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan mempunyai tugas pokok mengelola risiko usaha perusahaan secara terpadu. Sehubungan dengan tugas pokoknya tersebut Corporate Deputy Director of Risk

Management bertanggung jawab atas:

1. Perencanaan dan pengusulan kepada Direksi tentang:
   1. Kerangka manajemen risiko, yang meliputi Kebijakan, Rencana dan Pedoman Penerapan(Manual) Manajemen Risiko, untuk diberlakukan diPerusahaan;
   2. Penajaman serta penyesuaian kembali ‘Traktat (Charter) Manajemen Risiko Perusahaan’;
   3. Profil Risiko dan Batas Toleransi Risiko (Risk Tolerance) unit usaha dan unit lain-lainnya beserta kompilasinya (profil risiko perusahaan), baik secara berkala dan sewaktu-waktu bila terdapat perubahan yang signifikan.
2. Penyelenggaraan:
   1. Proses manajemen risiko atas risiko-risiko kritis(corporate critical risk) atau risiko utama yang ada di Kantor Pusat;
   2. Pelaporan profil risiko perusahaan dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkalaperusahaan;
   3. Asesmen risiko untuk aktivitas perusahaan tertentu;
   4. Proses manajemen risiko atas proses persetujuan/keputusan Direksi yang dianggap mengandungRisiko Usaha (sesuai profil dan cakupan) yang dianggap paling berbahaya dan/atau yang dalam kondisi ekstrem;
   5. Pengukuran tingkat maturitas secara berkaladan usulan untuk peningkatan atas penerapanmanajemen risiko di Perusahaan;
   6. Diseminasi, sosialisasi dan kegiatan capacitybuilding manajemen risiko lainnya di Perusahaan;
   7. Proses advokasi pelaksanaan proses manajemenrisiko di unit usaha dan unit lain-lainnya.
3. Evaluasi dan Pengendalian:
   1. Proses manajemen risiko yang dilakukan secarareguler oleh unit usaha dan unit-unit lainnya;
   2. Proses pengumpulan Rencana Tindak Lanjut Risikodan Laporan Status Kemajuan Tindak Lanjut dariseluruh unit kerja;
   3. Ketaatan unit usaha dan unit-unit lainnya dalam halmelaksanakan proses manajemen risiko usaha yangtelah ditetapkan oleh Direksi.
4. Pemeliharaan dan Penumbuhanbudaya sadar risiko di Perusahaan.
5. Pembinaan/peningkatan kompetensi pekerja di unityang dipimpinnya.

Corporate Deputy Director of Risk Managementdalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Vice President yang masing – masing memiliki tugas sebagai berikut:

1. VP Dissemination and Risk Management Procedure, merencanakan dan mengimplementasikan kerangka manajemen risiko perusahaan serta melakukan proses asesmen risiko atas risiko-risiko kritis (corporate criticalrisk) atau risiko utama yang ada di Kantor Pusat.
2. VP Risk Control and Mitigations, memantau dan meninjau serta mengupayakan peningkatan efektivitas implementasi kerangka danproses manajemen risiko serta menyelenggarakan administrasi di Kantor Pusat Manajemen Risiko.
3. VP Investment Planning of Existing Business,menyusun tata cara dan tata waktu pengusulan investasi bisnis eksisting, serta mengevaluasi dan melaporkan rekapitulasi usulan investasi bisnis eksisting tahunan, menganalisis kelayakan finansial usulaninvestasi bisnis eksisting, melakukan tata kelola administrasi dan pemantauan progress pelaksanaan investasi bisnis eksisting.

Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi

PT KAI(Persero) berkomitmen untuk melaksanakan implementasi Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Implementasi IT Governance di perusahaan telah dimulai sejak tahun 2011 berdasarkan Keputusan Direksi Nomor.KEP.U/OT.003/IX/4/KA-2011 tentang Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance). Adapun Penyusunan strategi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di PT KAI(Persero) mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN.

Untuk mendukung pelaksanaanya, PT KAI telah menyusun kebijakan yang menjadi landasan bagi seluruh proses proses pada domain pengelolaan Tata Kelola Informasi, Komunikasi dan Teknologi. PT KAI memiliki Kebijakan Strategis IT berdasarkan surat keputusan Direksi NomorKEP.U/KK.101/VIII/1/KA-2016 Tentang Kebijakan dan ProsedurTeknologi Informasi tanggal 2 Agustus 2016 dan Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor. KEP.U/OT.003/V/6/KA-2015 Pengelolaan Aset Teknologi Informasi tanggal 19 September 2016.

Guna memastikan bahwa IT Governance di Perusahaan terlaksana dengan baik dan menjamin keselarasan dan koordinasi antara sisi bisnis (pengguna IT) dan pengelola (Divisi IT), maka Perusahaan membentuk Komite Pengarah IT (KPIT) atau IT Steering Committee sesuai Keputusan Direksi Nomor KEP.II/OT.103/III/14/KA-2015 Tentang Komite Teknologi Informasi tanggal 31 maret 2015. Yang beranggotakan Direksi dan Pimpinan Divisi/Unit/Unit Bisnis.

Sesuai dengan Juklak GCG PT KAI tahun 2006 kebijakan sistem informasi dan komunikasi sebagai berikut:

1. Pengembangan teknologi informasi di perusahaan harus berdasarkan rencana strategis teknologi informasi yang sejalan dengan RJPP, sebab rencana strategis teknologi informasi akan:
   1. Menggambarkan gambaran tentang sistem informasi PT KAI;
   2. Menjadi pedoman dan petunjuk dalam melakukan pembangunan sistem dan teknologi informasi;
   3. Sebagai sarana monitor dan evaluasi pembangunan teknologi informasi;
   4. Melihat bagaimana hubungan bagaimana teknologi informasi mendukung visi, misi dan program perusahan.
2. Dalam pengembangan proyek perangkat lunak, manajemen harus membuat Risk Mitigating, and Management Plan (RMMM Plan) RMMM Plan mendokumentasikan semua kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengatur resiko.
3. Dalam pengembangan perangkat lunak maka manajemen harus memberikan jaminan kualitas perangkat lunak (Software quality assurance-SQA)
4. Dalam melakukan perubahan aplikasi, maka manajemen harus memperhatikan Change Management, yaitu dari sisi teknis dan psikologis.
5. Memastikan agar seluruh proyek-proyek dan pengadaan-pengadaan TI telah disetujui oleh tingkat manajemen yang lebih tinggi dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
6. Softwere yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak dan kegiatan administrasi harus mematuhi UU HAKI, sehingga harus memiliki lisensi atau menggunakan produk yang open source, lisensi harus didokumentasikanoleh unit yang melakukan lisensi.
7. Implementasi aplikasi harus diikuti oleh Transformasi Standard Operating Prodcedures atau budaya kerja keseluruhan yang formulasinya melibatkan unit kerja user yang bersangkutan.
8. Standarisasi untuk pengelolaan perangkat keras, yang meliputi pengadaan, pengelolaan, sampai dengan diposalnya.
9. Manajemen perlu menerapkan standar keamanan untuk mengatasi kejahatan komputer.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, PT KAI wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). PT KAI senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam segala aspek kegiatannya. Untuk menekankan budaya K3 di PT KAI,Unit Kerja yang khusus menangani K3 yang bertanggungjawab kepada Direktur Keselamatan dan Keamanan. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi hal yang mutlak untuk diperhatikan oleh seluruh karyawan PT KAI karena merupakan pilar utama perusahaan.

Berikut adalah Struktur Organisasi Keselamatan dan Kesehatan kerja di lingkungan PT KAI:

Struktur Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Sesuai dengan surat keputusan Direksi PT KAI (Persero) Nomor : KEP.II/KO.104/IV/1/KA-2016 tentang Organisasi dan tata laksana Direktorat Keselamatan dan Keamanan. Direktorat Keselamatan dan Keamanan di pimpin oleh Direktur Keselamatan dan Keamanan yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Direktur keselamatan dan Keamanan yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab merencanakan, mengendalikan, dan mengkoordinaksikan penyusunan kebijakan keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan yang meliputi perumusan sistem dan regulasi keselamatan termasuk di dalamnya penyusunan perumusan dinas, spesifikasi keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan serta perumusan dan penyusunan standarisasi keselamatan dan pengamanan meliputi: standar mutu keselamatan, pelaksanaan dan pengamanan, monitoring atau supervise, evaluasi atau inspeksi, audit dan peningkatan mutu keselamatan dan pengamanan yang berkelanjutan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan tanggungjawabnya, Direktur Keselamatan dan Keamanan, dibantu oleh:

1. Corporate Deputy Director of Security
   Mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab menyusun kebijakan, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan, penertiban, pemantauan, dan keamanan di atas kereta api, dan di lingkungan stasiun, objek vital atau aset produksi, asset perusahaan serta melakukan pembinaan terhadap para Advisor Security, Senior Manager pengumuman dan pembinaan kepada seluruh unsur pengamanan yang ada di perusahaan termasuk anak perusahaan.
2. Vice President Safety
   Mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab menyusun perencanaan sistem manajemen keselamatan, memantau pelaksanaan Safety Management System (SMS), supervisi dan inspeksi, internalisasi, mengendalikan dan mengevaluasi sistem manajemen keselamatan serta menyelenggarakan investigasi, audit, dan merekomendasikan pencegahan kecelakaan.
3. Vice President Occupational Health Safety and Environment
   Mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab untuk merencanakan dan mengendalikan, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi perusahaan yang berbasis keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) dengan jalan inspeksi, supervisi, investigasi dan audit serta memberikan masukan untuk perbaikan Safety Management System (SMS)
4. Vice President Safety Standard
   Mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan penyusunan standard keselamatan (SOP) yang meliputi standard keselamatan bidang infrastructure maintenance, raiway traffic operation dan rollingstock maintenance, pemantauan pelaksanaan, mengevaluasi dan melakukan perbaikan standard keselamatan (SOP)

Kebijakan mengenai K3 di lingkungan PT KAI (Persero) diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP.U/KS.102/VIII/1/KA-2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT KAI (Persero) meliputi:

1. Penetapan Kebijakan;
2. Perencanan K3;
3. Pelaksanaan rencanan K3;
4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3;
5. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT KAI (Persero) dilaksanakan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh pekerja dan serikat pekerja.

Komite Keselamatan adalah badan Pembina di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antar bagian untuk menerpakan dan mengembangakan prinsip-prinsip keselamatan.

Sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor: KEP.U/OT.103/III/7/KA-2014 tanggal 10 maret 2014 tentang pembentukan Komite Keselamatan di DAOP/Divre/SubDivre/Balai Yasa dan Anak Perusahaan di lingkungan KAI. Komite Keselamatan di DAOP/Divre/SubDivre/Balai Yasa dan Anak Perusahaan berkewajiban untuk:

1. Membuat program kerja dan melakukan identifikasi unsafe condition dan unsafe action.
2. Membuat catatan temuan unsafe condition dan unsafe action disertai upaya tindak lanjut perbaikan.
3. Melaporkan semua unsafe condition dan unsafe action dan menyampaikan upaya tindak lanjut perbaikannya kepada EVP/VP/GM di DAOP/Divre/SubDivre/Balai Yasa dengan tujuan peningkatan program keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan dan keamanan di PT KAI(Persero).
4. Menindaklanjuti perbaikan dan rekomendasi dari laporan investigasi kecelakaan.
5. Membuat dan menyusun profil risiko keselamatan di lingkungan DAOP/Divre/SubDivre/Balai Yasa dan Anak Perusahaan serta melaporkan hasilnya ke VP Safety (SS) melalui email pussel.she@kereta-api.co.id dan EVP/VP/GM di DAOP/Divre/SubDivre/Balai Yasa masing-masing paling lambat tanggal 5 (lima) bulan setiap bulannya.
6. Melakukan pertemuan rutin minimal satu kali dalam satu bulan untuk membahas hal-hal terkait dengan keselamatan operasional kereta api termasuk unsafe condition dan unsafe action di DAOP/Divre/SubDivre/Balai Yasa dan Anak Perusahaan selanjutya melaporkan hasilnya ke VP safety (SS) melalui email pussel.she@kereta-api.co.id dan EVP/VP/GM daerah masing-masing.
7. Dan selalu memperhatikan kebijakan keselamatan yang sudah ditetapkan dan juga normal/ketentuan-ketentuan tentang teknis operasional di PT KAI(Persero).

Sistem Manajemen Mutu

Manajemen mutu merupakan hal penting yang mejadi komitmen PT KAI (Persero) dalam menjalankan bisnis usahanya. Penerapan Sistem Manajemen Mutudi PT KAI (Persero) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas sistem manajemen secara keseluruhan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan dan kepuasan pelanggan serta memenuhi harapan stakeholders.

Implementasi Sistem Manajemen Mutu pertama kali dimulai pada tahun 2010 dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 di beberapa stasiun besar, Dipo Perawatan Sarana dan Balai Yasa Sarana. Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KO.106/IV/KA-2016 mulai tahun 2016 PT KAI menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

Dalam menjalankan sistem ini unit Quality Assurance & GCG bertanggung jawab menyusun kebijakan sistem manajemen mutu, mengevaluasi pelaksanaan sistem manajemen mutu dan mengelola peningkatan mutu berkelanjutan. Selain itu tugas pengendalian sistem manajemen mutu melekat pada topmanagementuntuk konsisten menjalankan proses kerja di wilayah tanggung jawabnya yang berpedoman pada kebijakan dan pedoman sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan.

Penerapan implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 bertujuan untuk meningkatkan efektifitas sistem manjemen secara menyeluruh, konsisten dan terpadu dalam rangka untuk mencapai tujuan perusahaan dan kepuasan pelanggan serta memenuhi harapan stakeholders.

Prinsip-prinsip dan pendekatan yang digunakan pada Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 , sebagai berikut;

1. Focus pelanggan (customer focus);
2. Kepemimpinan (leadership);
3. Keterikatan semua orang (engagement of people);
4. Peningkatan (improvement);
5. Keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making);
6. Manajemen hubungan (relationship management);
7. Pendekatan proses.

Aktivitas BoD & BoC

Tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat internal dan Direksi dalam rapat gabungan sepanjang tahun 2016 dapat dilihat disini

• Rapat BOD

Direksi melaksanakan rapat sesuai kebutuhan atau sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Direksi juga melakukan rapat koordinasi bersama dengan Dewan Komisaris untuk membahas kinerja Perusahaan yang disampaikan dalam Laporan Kinerja/Manajemen setiap bulan. Rapat Direksi sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah.

Keputusan yang diambil dalam rapat Direksi Perusahaan telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Direksi. Risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Direksi yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (disenting opinion) yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat. Risalah rapat Direksi dicatat dan didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan. Agenda rapat Direksi sepanjang tahun 2015 dapat dilihat disini

Direksi telah merencanakan 24 kali rapat untuk tahun 2016, dengan fokus pembahasan antara lain evaluasi kinerja keuangan dan operasi Perusahaan, evaluasi kinerja Anak Perusahaan, evaluasi kinerja Direksi, pencapaian target RKAP dan lain-lain.

• Rapat BOC

Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dan dapat diadakan setiap waktu jika dianggap perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. Rapat diselenggarakan untuk melakukan konsolidasi internal terutama berkaitan dengan pembahasan laporan yang disampaikan oleh Direksi.

Setiap Rapat Dewan Komisaris dibuatkan risalah rapat yang menggambarkan jalannya rapat. Dalam risalah rapat tersebut dicantumkan juga bila ada pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris. Risalah rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya.

Sepanjang tahun 2015, Dewan Komisaris menyelenggarakan 24 kali rapat termasuk 12 kali rapat gabungan dengan Direksi. Rapat gabungan (koordinasi Dewan Komisaris- Direksi). Dilakukan untuk mendapat keterangan dan penjelasan langsung mengenai hal-hal yang perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut. Dalam rapat gabungan tersebut Dewan Komisaris dapat memberikan arahan dan masukan kepada Direksi sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan dan penasihatannya.

Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris Rapat ini diselenggarakan dalam rangka membahas permasalahan Perusahaan yang memerlukan pengawasan dan penasehatan Komisaris. Uraian rapat internal Dewan Komisaris selama tahun 2015 ditunjukkan dalam table disini

Dewan Komisaris telah merencanakan 24 pertemuan untuk 2016, yang koordinasi/ konsultasi rapat, Dewan Komisaris intern pertemuan dan rapat Dewan Komisaris Komite. Rencana tersebut telah disetujui pada pertemuan Rencana Kerja Perusahaan dan Penganggaran (RKA) Dewan Komisaris pada tahun 2016. Namun, rencana pertemuan mungkin berubah jika ada permintaan dari mayoritas anggota Dewan Komisaris Perseroan dan telah disetujui.

• Rapat BOD-BOC

Rapat ini diselenggarakan dalam rangka membahas permasalahan perusahaan yang memerlukan pengawasandan penasehatan Komisaris. Uraian rapat Dewan Komisarisdengan Direksi selama tahun 2015 ditunjukkan dalam tabel berikut

• Executive Committee

Pada tahun 2015 RUPS telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik terkait dengan pemberitahuan maupunundangan yang disampaikan kepada pemegang saham.

Selama tahun 2015, KAI telah menyelenggarakan 2 (dua)kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan tidakmelaksanakan RUPS Luar Biasa. Pelaksanaan RUPS tahun2015 dapat dilihat dalam tabel berikut

RUPS Tahunan dihadiri oleh Komisaris Utama dan anggotaDewan Komisaris, Direktur Utama dan seluruh anggotaDireksi, Kepala Satuan Audit Internal, Sekretaris Perusahaan,serta Pemegang Saham.Sesuai ketentuan Anggaran Dasar perusahaan, PimpinanRUPS adalah Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utamatidak hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang AnggotaDewan Komisaris yang hadir dan ditunjuk dalam rapat.Dalam setiap pembahasan agenda RUPS, Ketua Rapat akanmemberikan kesempatan kepada para Pemegang Sahamatau kuasa Pemegang Saham dan pihak terkait lainnya yanghadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatsebelum keputusan diambil.

Pemegang Saham senantiasa memberikan respon mengenaiinformasi yang diterima dari Direksi dan/atau DewanKomisaris terutama terkait dengan gejala penurunan kinerjaperusahaan yang signifikan. Bentuk respon/tanggapantersebut dapat dilakukan dengan pemanggilan untukmeminta penjelasan mengenai penurunan kinerja, danpermintaan informasi/klarifikasi mengenai hal tersebut.

• Rapat Komite di bawah Komisaris

Rapat KPMR

Rapat KPMR terdiri dari rapat internal yang dilaksanakansecara rutin minimal satu kali sebulan dan rapat eksternaldengan unit kerja Perusahaan berdasarkan penugasan dariDewan Komisaris. Selama tahun 2015, KPMR melakukanrapatsebanyak 17 (tujuh belas) kali.Agenda yang dibahas dalam rapat KPMR selama tahun2015 adalah:

• Evaluasi progres pinjaman dana perbankan sampai dengan Desember 2014, terkait dengan kebijakan antisipatif manajemen menghadapi dampak perkembangan nilai rupiah terhadap USD, perkembangan tingkat pinjaman serta perubahan harga BBM
• Evaluasi progress pengoperasian KA Bandara Kuala Namu
• Peromohonan pengagunan konsesi KA Bandara Soeta
• untuk pinjaman pendanaan sindikasi Bank (BRI, BNI, Bank Mandiri dan BCA)
• Follow up rencana survei Bandara Kuala Namu
• Strategi monitoring dan pengendalian PMN Perusahaan Rp2,75 triliun dari APBN 2015 untuk rolling stock
• Pembukaan akses rel Kereta Api ke Pelabuhan Tanjung Priok via Pasaso
• Monitoring dan Evaluasi Dewan Komisaris terhadap PMN Perusahaan sebesar Rp2 triliun dalam APBN-P 2015
• Pergeseran Investasi Perusahaan tahun 2015
• Penyusunan Laporan Tahunan Komite Pemantau Manajemen Risiko
• Pembahasan sinergi kegiatan Pusat Manajemen Risiko Perusahaan Tahun 2015 dengan Komite Pemantau Manajemen Risiko
• Pembahasan TAC dan IMO
• Dampak PP 11/2015 terhadap Perusahaan
• Rencana investasi Perusahaan terhadap KA Bandara Sudirman-Pluit-Soetta (KPS)
• Evaluasi Kegiatan Komite Pemantau Manajemen Risiko
• Peristiwa Luar Biasa Hebat atau KA anjlok, dampak dan solusinya
• Penyerahan aset (hibah) Perusahaan ke Negara (Bandara Kualanamu, Bandara Soekarno Hatta, dan Sumatera Selatan)
• Dewan Komisaris menyetujui pengagunan Perjanjian Kerja Sama Perusahaan dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Bandara Soeta)
• Rencana tindak lanjut kunjungan ke Divre 3 (investasi, pengoperasian, perawatan, peristiwa luar biasa/ peristiwa luar biasa hebat/KA anjlok dan rencana penyerahan aset)
• Data dan informasi pra survey Divre III
• Hasil kerja Komite Pemantau Manajemen Risiko Januari-Mei 2015
• Pembubaran Balai Yasa Pulu Brayan Divre 1
• Rekomendasi BPK terhadap Dana PSO tahun 2014
• Isu Risiko di KPMR
• Tanggapan Laporan Manajemen Semester I tahun 2015
• Pembahasan Program Kerja KPMR 2015
• Review Investasi Perusahaan yang berskala besar
• Pembahasan penetapan nilai dan waktu kerjasama pemanfaatan aset yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
• Pembahasan persetujuan Dewan Komisaris tentang pemanfaatan aset di Kawasan Manggarai untuk rusunawa oleh Pemda DKI
• Tindak lanjut hasil rapat tanggal 06 Oktober 2015
• Evaluasi dan Pembangunan Investasi Perusahaan

Sedangkan pada tahun 2016 KPMR memiliki rencana untuk mengadakan rapat minimal 22 (dua puluh dua) kali dalam setahun. Jumlah tersebut dapat berubah sesuai kebutuhan apabila disepakati oleh seluruh anggota KPMR.Program Kerja KPMR (Reviu) hasil kegiatan Unit Pemantau Manajemen Risiko PT KAI 2016 periode bulan januari – Maret 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Ket. MR = mitigasi risiko Komite Audit

Berdasarkan piagam Komite Audit, rapat Komite Audit terdiri dari rapat internal yang dilaksanakan secara rutin minimal satu kali sebulan dan rapat eksternal dengan unit kerja Perusahaan berdasarkan penugasan dari Dewan Komisaris. Keputusan yang diambil dalam rapat Komite Audit dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Komite Audit. Risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Komite Audit yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (disenting opinion) yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.

Selama tahun 2015, Komite Audit melakukan rapat sebanyak 26 (dua puluh enam) kali.Agenda yang dibahas dalam rapat Komite Audit selama tahun 2015 ditunjukkan dalam tabel berikut.

Komite Audit memiliki rencana untuk mengadakan rapat minimal 20 (dua puluh) kali dalam setahun pada tahun 2016. Jumlah tersebut dapat berubah sesuai kebutuhan apabila disepakati oleh seluruh anggota Komite Audit.

Evaluasi Praktik Tata Kelola

Perusahaan melakukan penilaian penerapan GCG secara konsisten setiap tahunnya untuk mengetahui tingkat kecukupan penerapan GCG di Perusahaan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Asesor Independen. Selain dalam website Perusahaan, hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam Laporan Tahunan. Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan status perkembangan penerapan GCG kepada pemegang saham dalam RUPS Tahunan. Penilaian yang dilakukan oleh PT KAI menggunakan berbagai acuan standar praktik baik yang berlaku di Indonesia. Penilaian tahunan oleh pihak independen sudah berjalan sejak tahun 2012 dan dalam pelaksanaanya bekerjasama dan didukung penuh oleh seluruh organ Perusahaan. Hasil penilaian penerapan GCG tahun buku 2015 sebagai berikut: