KAI dan ICW Gelar Diskusi Unik di Gerbong KRL

PT Kereta Api Indonesia dan Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar diskusi "Bangun Negeri Tanpa Korupsi" di atas Kereta Rel Listrik (KRL) yang berjalan dari Stasiun Jakarta Kota sampai Stasiun Bogor, Rabu (21/12). Pembicaranya antara lain mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar, Perwakilan ICW Emerson Yuntho, akademisi Doli Siregar, dan EVP Internal Audit PT Kereta Api Indonesia (KAI) Nurul Huda. EVP Daop I Jakarta John Robertho sangat mendukung kegiatan ini. Sebelumnya, lembaga KPK sudah melakukan hal yang sama. "Kami dari KAI dan KCJ sebagai fasilitator sangat mendukung kegiatan ini. Karena kita ada kegiatan yang serupa pula, yaitu ngamen dari KPK," kata John . Satu gerbong KRL disiapkan dalam kegiatan ini.

Pemaparan dari EVP Internal Audit KAI Nurul Huda tentang Praktik Good Governance dan penyelamatan aset di KAI

Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto menyebut kegiatan antikorupsi dapat dilakukan di mana saja. Oleh karenanya, harus disemarakkan dengan kegiatan yang membuat masyarakat paham bahwa korupsi harus ditangani bersama. "Kita biasa melakukan hal-hal yang tak lazim. Tahun depan kemungkinan di kuburan karena banyak pungutan dan adanya kasus makam fiktif. Biar masyarakat paham bahwa korupsi di Indonesia ada di segala lini. Maka memberantasnya pun harus bersama," ucap Agus. Menurut Dewi Anggraeni, Divisi Kampanye Publik ICW, kegiatan ini untuk memperingati hari antikorupsi internasional 2016. ICW sendiri mempunyai tagline Bangun Negeri Tanpa Korupsi. Pelaksanaan di KRL sendiri sebagai pembeda dari kegiatan yang umumnya dilakukan.  "Biar beda saja pelaksanaannya di dalam gerbong berjalan. Kita awalnya ingin yang jarak jauh, tapi agak kesusahan berdekatan dengan libur. Lalu, kita minta di Desember dan yang memungkinkan hanya di KRL," jelas Dewi. 

Pemberian Cinderamata dari Ir. Doli Siregar MSC kepada EVP Internal Audit KAI Nurul Huda 

EVP Internal Audit PT Kereta Api Indonesia (KAI) Nurul Huda mengatakan, pihaknya sudah melakukan terobosan untuk mencegah korupsi di lembaganya. Ia menjelaskan, KAI sudah mendalami perihal gratifikasi hingga melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). "Kami sudah mengimplementasikan mulai dari unit mendalami gratifikasi, kemudian unit whistle blowing system, kemudian memberlakukan kewajiban melaporkan LHKPN," ujar Huda. Selain itu, kata Huda, KAI juga melakukan sistem tiket elektronik dan pemesanan tiket online. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di tiap stasiun, juga merupakan suatu upaya memperbaiki tata kelola BUMN tersebut. Huda pun membeberkan bahwa pihaknya kini masih dalam proses untuk melakukan penjagaan serta penyelamatan aset KAI. "Tentang penjagaan dan penyelamatan aset, seperti yang sudah kami lakukan, sebagian masih dalam on progress," katanya. Lebih lanjut, untuk menegaskan bahwa pihaknya serius dalam menjaga aset yang telah dimiliki, perusahaan kereta tersebut akan tetap melanjutkan sejumlah program yang selama ini telah berjalan. "Tapi kami akan terus melaksanakan program-program ini (penertiban, akselerasi)," pungkasnya.

Foto Bersama

Emerson Yuntho mengatakan digelarnya diskusi yang menurutnya tak biasa itu, bertujuan untuk mengingatkan masyarakat, bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya KAI, harus terus diawasi. Menurutnya, BUMN sering dijadikan "sapi perah" oleh pihak-pihak di luar BUMN. Terutama menjelang pemilu dan pilkada. Selain itu, aset-aset BUMN juga harus terus diawasi. Pasalnya, upaya perampasan aset-aset milik BUMN masih terjadi. Ia mencontohkan perampasan aset rumah dinas milik KAI di Bandung. (PR KAI)