Sejarah Kantor Pusat KAI

Sekilas Perusahaan Kereta Api Negara, Staatsspoorwegen

Gagasan awal perkeretaapian di Indonesia mencuat tahun 1840. Datang dari seorang militer, Kolonel Jhr. van der Wijck yang menyerahkan catatan kepada pemerintah Hindia Belanda. Dikatakan “pembangunan rel kereta api di sepanjang Pulau Jawa akan sangat berguna bagi pertahanan. Bermula dari Surabaya melintasi Solo dan Jogja dan berujung di Batavia (Jakarta) dengan beberapa jalur cabang”. Seiring peningkatan hasil produksi tanam paksa juga semakin membutuhkan pengangkutan yang lebih efektif dan efisien.

Paska dilakukan beberapa survei dan penyelidikan, semakin menguatkan kebutuhan jaringan kereta api. Selepasnya muncul perdebatan, akan dibangun oleh pemerintah (golongan konservatif) ataukah swasta (golongan liberal)? Akhirnya pada tahun 1862 diputuskan pihak swasta, Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij mendapat konsensi Semarang-Vorstenlanden (Solo-Jogja). Antara Semarang-Tanggung sepanjang 25 km diresmikan perjalanan kereta api pertama di Indoneisa, kedua di Asia, setelah India.

Pemerintah pun turut ambil bagian dalam bisnis perkeretaapian. Melalui Undang-undang 6 April 1875 Staatblad Nomor 141 perusahaan kereta api negara, Staatsspoorwegen (SS) membangun jalur kereta api Surabaya-Pasuruan-Malang. Jalur di wilayah timur ini dikenal juga dengan sebutan Oosterlijnen. Sedang di wilayah barat (Westerlijnen), SS membangun jalur kereta api dari Buitenzorg (Bogor) ke Bandung dan Cicalengka tahun 1878. Bertahap, jalur timur dan barat ini dihubungkan serta membangun beberapa jalur cabang.

Dalam perkembangannya, tahun 1905 SS membangun jalur tram. Lintas awal yang dibuka ialah dari Madiun ke Ponorogo. Alhasil perusahaan SS berganti nama menjadi Staatsspoor en Tramwagen. Sedang di luar Jawa, SS membangun jalur kereta api di Aceh tahun 1876 yang mulanya difokuskan guna keperluan militer. Di Sumatera Barat untuk angkutan batu bara tahun 1891, di Sumatera Selatan tahun 1914. Sementara itu di SUlawesi pada tahun 1922.

Tabel Pembukaan Jalur Kereta Api Milik SS

Sumber: Korte Geschiedenis der Nederlandsch Indische Spoor en Tramwegen

Kantor Pusat Staatsspoorwegen Hijrah ke Bandung

Mulanya, SS memiliki kantor pusat di Buitenzorg (Bogor). Pada Maret 1888 SS menjadi bagian dari Department Openbare Werken (Kementerian PU). Kantor pusatnya dipindahkan ke Batavia (Jakarta), yakni di Weltevraden (Jakarta Pusat) tepatnya Molenvliet West (Jl. Gajah Mada). Di bawah kendali Kepala Inspektur Stipriaan Luiscius, kantor SS dipindahkan ke rumah kuno besar di Molenvliet East (Jl. Hayam Wuruk) tahun 1911.

Awal tahun 1900-an mencuat usulan pemindahan ibu kota Hindia Belanda ke Bandung. Hal ini dikuatkan dengan didirikanya Gedung Gouvernement Bedrijven (Kementerian BUMN) yang kini dikenal sebagai Gedung Sate di Bandung. Kantor SS pun turut dipindahkan ke Bandung.

Lokasi Kantor Pusat KAI tahun 1905, tampak masih berupa vila/penginapan. (Sumber: maps.library.leiden.edu)

Lokasi kantor baru SS awalnya merupakan Villa Maria yang dikenal pula dengan Gedong Karet. Bangunan milik M. Philippeau ini kemudian difungsikan menjadi rumah inspektur. Kepemilikan Villa Maria digantikan oleh C. H. O. M von Winning, salah seorang pensiunan tentara KNIL. Bangunan vila ini memiliki dinding berbahan batu yang dilapisi ubin semen portland, kayu rasamala untuk plafon, dan kayu jati sebagai pintu, jendela dan penghias interior. Terdiri dari bangunan utama, galeri belakang, ruang makan, 10 kamar dengan luasan 48 m2, 7 kamar luas 30 m2, dan 2 kamar lain berkuran lebih kecil. Halaman depan vila terhampar luas dengan ditanami pohon beringin, karet, damar, dan lainnya. Sempat mengalami renovasi sekitar tahun 1900 dengan melakukan pengecatan seluruh bangunan.

Kepemilikan Gedong Karet kembali beralih. Selepasnya dimiliki oleh Rudolf Eduard Kerkhoven, seorang tuan tanah ternama di wilayah Priangan. Tanah tersebut berupa perkebunan warisan dari ayahnya yakni Rudolph Albert Kerkhoven. Belum diketahui secara pasti kapan R. E Kerkhoven menempati bangunan ini, perkiraan tahun 1912 beliau sudah menjadi pemilik sah. Awal tahun 1918, R. E Kerkhoven wafat, selang setahun Gedong Karet dibeli sebuah jaringan hotel.

Pada tahun 1919 Gedong Karet dialihfungsikan menjadi hotel yang bernama Grand National Hotel. Hotel ini mengalami perluasan, semula satu bangunan ditambahkan tiga, koridor tertutup, dan tiga gudang dengan keseluruhan luas 206,75 m2. Harapannya dapat menampung seratus kamar. Proyek pembangunan ini dilakukan oleh Firma Selle & de Bruijn dengan insinyur Charles P. Schoemaker selaku kepala arsitek. Bangunan eks Vila Maria atau Gedong Karet difungsikan menjadi ruang kantor dan ruang baca.

Operasional Grand National Hotel tak berselang lama. Pasalnya pada tahun 1921 hotel ini diakuisisi Staatsspoorwegen (SS) untuk digunakan sebagai Hoofdkantoor (kantor pusat). Selain itu perkembangan perusahaan SS juga membutuhkan kantor yang lebih besar. Secara bertahap perpindahan dari Jakarta dilakukan kurun tahun 1923-1924. Direktur Utama (Hoofdinspecteur) dilaksanakan pada Agustus 1923 yang keseluruhan rampung tahun 1924. Pada tahun 1927 SS melakukan pengembangan bangunan. Untuk mempermudah prosesnya, keberadaan selesar penghubung antar bangunan dihancurkan. Eks Vila Maria menjadi bangunan utama kantor yang diperuntukkan bagi direktur utama serta direksi lain. Jauh di depan terpisahkan area lapang, terdapat pintu gerbang utama Hoofdkantoor Staatsspoorwegen. Beberapa bangunan di komplek kantor pusat yakni Paviliun A, Paviliun B, Paviliun C, Paviliun D, gedung arsip yang disertai ruang bawah tanah, garasi serta beberapa parkir sepeda.

Lukisan Kantor Staatssporwegen, terlihat Pendopo, Ruang Auditorium, dan Gedung Sekper. (Sumber: Staatsspor en Tramwegen in Nederlandsch Indie 1875-1925)

Proses perluasan Kantor Staatssporwegen tahun 1927. (Sumber: colonial.architecture.edu)

Pembangunan gedung perkantoran Staatssporwegen tahun 1927. (Sumber: colonial.architecture.edu)

Pintu masuk Kantor SS dimana terlihat bangunan awal villa yang digunakan sebagai inspektur kepala SS, tahun 1927. (Sumber: Het Indische Spoorin Oorlogstijd)

Direktur Utama SS tahun 1924, Ir, W. F. Staargaard di ruang kerja di Kantor Pusat Bandung. (Sumber: Staatsspor en Tramwegen in Nederlandsch Indie 1875-1925)

Di Bawah Bayang-bayang Jepang

Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda, Jepang membagi tiga wilayah pemerintahan, yaitu Pulau Jawa dan Madura dikuasai oleh Angkatan Darat Tentara ke-16, Pulau Sumatera dikuasai oleh Angkatan Darat Tentara ke-25. Sedangkan Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil dikuasai oleh Angkatan Laut Armada Selatan ke-2.

Terkait perkeretaapian, seluruh penguasaan jaringan jalan rel Indonesia di Jawa disatukan di bawah satu wadah Rikuyu Sokyoku (Urusan Angkutan Darat). Perkeretaapian bermarkasi di bekas kantor pusat Staatssporwegen (SS) di Bandung. Pengaturan pengusahaan kereta api yang sebelum perang ada dua wilayah eksploitasi milik (SS), yaitu Eksploitasi Lintas Barat (Exploitatie der Westerlijnen) dan Eksploitasi Lintas Timur (Exploitatie der Oosterlijnen), dibentuk menjadi tiga wilayah eksploitasi pengusahaan, yaitu Eksploitasi Barat (Seibu Kyoku), Eksploitasi Timur (Tobu Kyoku), dan Eksploitasi Tengah (Chubu Kyoku). Masing-masing wilayah eksploitasi (Kyoku) dibagi dibagi dalam beberapa Inspeksi (Zimusho), masing-masing inspeksi dikepalai oleh seorang Kepala Inspeksi (Zimusho-tyo).

Sementara itu perkeretaapian di Sumatera dimasukan ke dalam perkeretaapian di Singapura, sehingga hubungan dengan perkeretaapian di Jawa terputus. Seperti halnya di Jawa, perkeretaapian di Sumatera juga terbagi menjadi beberapa daerah eksploitasi, yakni Nanbu Sumatora Tetsudo (Eksploitasi Sumatera Selatan), Seibu Sumatora Tetsuda (Eksploitasi Sumatera Barat), dan Kiata Sumatora Tetsudao (Eksploitasi Sumatera Utara).

Pucuk pimpinan kereta api pada masa pendudukan Jepang disebut Tetsudo Sokyoku Cho. Seluruh pimpinan dipegang oleh orang Jepang, di samping masih ada beberapa orang Belanda yang dipekerjakan karena belum ada penggantinya. Pegawai kereta api mendapat peluang besar untuk menduduki jabatan strategis. Selain itu pada masa pendudukan Jepang, pegawai kereta api juga mendapat kesempatan untuk menambah pengetahuan tambahan bidang perkeretaapian. Sebuah sekolah tinggi kereta api dibentuk oleh Jepang, demikian juga sejumlah kursus untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai kereta api.

Pengambilalihan Balai Besar Kereta Api Bandung

17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di dalamnya dinyatakan, bahwa hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Beberapa aset vital mulai diambil alih, salah satunya perkeretaapian. Setelah sukses mengambil alih perkeretaapian di Jakarta pada awal September 1945, ribuan pekerja kereta api memenuhi Balai Besar Bandung sejak pagi hari tanggal 28 September 1945. Bersama dengan perwakilan dari Jakarta, beberapa pemuda yang ditunjuk massa di luar langsung masuk ke dalam ruangan pimpinan jawatan.

Ratusan pekerja kereta api bersama pemuda memenuhi halaman depan kantor pusat Bandung menanti rekan-rekan mereka berunding dengan pimpinan tentara Jepang di ruangan direktur pada 28 September 1945. Setelah Jepang pergi bendera Indonesia untuk pertama kalinya dikibarkan bersamaan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya di halaman depan kantor pusat.

Potret pengambilalihan Balai Besar di Bandung. (Sumber: DKARI, Setahoen Merdeka, 1946)

Pada 30 September 1945 bertempat di kantor pusat Bandung diadakan rapat pimpinan. Dalam rapat permusyawaratan antar perwakilan kantor daerah kereta api dari Jakarta, Semarang, dan Surabaya itu para perwakilan menyepakati membuat manajemen baru untuk menggantikan yang lama. Dalam sebuah rapat paska pengambilalihan, di bangunan utama ini Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI) dibentuk oleh segenap karyawan kereta api pada 30 September 1945.

Balai Besar Mengungsi: Dari Cisurupan Hingga Yogyakarta

Bulan Oktober 1945, tentara sekutu dengan diboncengi pasukan NICA (Nederland Indies Civil Administration) tiba di Bandung. Tak pelak lagi, pertempuran pun sering terjadi antara pejuang Indonesia dan tentara sekutu. Kota Bandung menjadi kacau. Kendati demikian, perjalanan kereta api masih tetap beroperasi, meskipun tersendat-sendat serta seringkali disertai desingan peluru dan dentuman mortir.

Semakin hari keadaan di Bandung menjadi semakin genting, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum untuk segera mengosongkan Bandung Utara. Tanggal 24 Maret 1946, penduduk Bandung mengosongkan seluruh bangunan lalu membakarnya, peristiwa ini dikenal Bandung Lautan Api. Balai Besar Bandung tak luput dikosongkan, setelah sebelumnya berhasil dikuasai oleh tentara sekutu.

Balai Besar Bandung mengungsi ke Cisurupan pada 25 Maret 1946, disertai ribuan pegawai beserta keluargannya. Di Cisurupan, Balai Besar Bandung sebagian dipindahkan ke bekas Grand Hotel Cisurupan. Untuk Dinas Jalan dan Bangunan dan Dinas Persediaan menempati Kantor Kereta Api Inspeksi di Purwokerto. Dinas Traksi sebagian dipindahkan ke daerah Leles. Untuk menghubungkan pimpinan kereta api di daerah dengan Balai Besar di Cisurupan, diadakan perjalan kereta api jurusan: Yogyakarta-Cisurupan, Solo-Garur, Cikampek-Mojokerto, dan Yogyakarta-Jember. Meskipun dalam masa pengungsian, Balai Besar Bandung tetap menjalankan roda perkeretaapian serta melaksanakan perawatan dan perbaikan sarana-prasarana kereta api. Cisurupan menjadi basis komando kereta api sampai bulan Mei 1947.

Setali tiga uang, situasi di Cisurupan tak aman lagi. Berangsur-angsur Balai Besar kembali dipindahkan ke Gombong, Jawa Tengah. Salah satu alasan mengingat pemerintah Indonesia sudah dipindahkan ke Yogyakarta sehingga koordinasi dengan pusat dapat lebih mudah. Tanggal 25 Juni 1947 Balai Besar kereta api sementara waktu di tampung di Benteng Van der Wijk. Bangunan lantai satu dan dua difungsikan sebagai kantor sedang di luar digunakan semacam asrama barak panjang untuk para pegawai kereta api.

Perlawanan pasukan sekutu kian memanas. Gombong pun kian terancam. Tak ayal Balai Besar kembali diungsikan ke Yogyakarta. Menggunakan Kereta Luar Biasa (KLB) pada malam hari membawa pegawai kereta api beserta keluarga. Karena rangkaian kereta api yang terbatas, serta terburu-buru khawatir serangan dari militer sekutu beberapa barang dan arsip seurat tidak sempat terbawa. Pada 20 Juli 1947 Balai Besar menempati bekas Hotel Mataram di Jalan Malioboro Nomor 20.

Babak Baru: Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Paska pengakuan kedaulatan kemerdekaan Indonesia, dualisme perkeretaapian Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI) dan Staatsspoorwegen/Verenigd Spoorwegbedrijf (SSVS) dilebur menjadi Djawatan Kereta Api (DKA) pada tahun 1950. Selepasnya dilakukan nasionalisasi perusahaan kereta api dan trem milik Belanda.

Dalam menjalankan roda perkeretaapian, DKA menempati kembali Balai Besar Kereta Api di Bandung. Sebagai persembahan kepada para pahlawan DKA yang telah gugur dalam menunaikan darma baktinnya untuk nusa dan bangsa pada umumnya, dan DKA pada khususnya. Dimana para pahlawan DKA telah berjuang jauh dari mementingkan kepentingan pribadi dan rela mengorbankan jiwannya. Monument peringatan 50 tahun SS diubah menjadi Monumen Kenangan Hormat, Monumen ini adalah buah sayembara yang diadakan oleh Perkumpulan Olahraga dan Seni Hiburan Kereta Api (POSHKA).

Ir. Abu Pariytno selaku Direktur Jenderal Kepala DKA meresmikan Monumen Kenangan Hormat dihadapan ribuan pegawai DKA. (Sumber: Berita DKA, Desember 1962)

Monumen Kenangan Hormat yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Kepala DKA, Ir. Abu Pariytno. Nampak Gubernur Jawa Barat sebagai salah satu tamu undangan. (Sumber: Majalah DKA, Desember 1962)

Balai Besar Kereta Api di Bandung kini disebut Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero). Bangunan ini menjadi saksi perubahan status perusahaan seperti Perusahaan Nasional Kereta Api (PNKA) tahun 1963, Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) tahun 1971, Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) tahun 1991, hingga kini menjadi perseroan terbatas. Kantor pusat ini tidak banyak mengalami perubahan hanya menambahkan beberapa bangunan tambahan yang didirikan sekitar kurun tahun 1970-1980-an.

Peletakan bangunan sekarang tidak jauh berbeda semasa menjadi Hoofdkantoor Staatsspoorwegen, yakni Gedung A, Gedung B, Gedung C, Gedung D, dan Gedung E dengan total sekitar 25 bangunan. Ditilik dari bentuk bangunan, bangunan lama masih terjaga lestari dengan penyesuain fungsi saat ini. Gaya bangunan tambahan terlihat berbeda. Kini, Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero) sudah ditetapakan menjadi bangunan Cagar Budaya berdasar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018.

Sumber:

Ade Maulida Shifa. Bangunan Pendopo Kantor Pusat PT KAI: Kajian Adaptasi Dalam Pelestarian Cagar Budaya
Colonialarchitecture.eu
Diannisa Nur Rahma. Bentuk-bentuk Bangunan Kantor Pusat Staatsspoor en Tramwegen di Bandung: Perspektif Kebudayaan dan Lingkungan
Jan de Bruin. Het Indische Spoor in Oorlogstijd
Javapost.nl
Madjalah DKA
Setahoen Merdeka
Maps.library.leiden.edu
Poerbahadisaputro. Mosaik Perjuangan Kereta Api 1945: Balai Besar KA Bandung Mengungsi
R.P.G.A Voskuil. Bandoeng Beeld vaan Een Stad
S.A Reitsma. Boekoe Peringatan dari Staatsspoor en Tramwegen di Hindia Belanda 1875-1925
S.A Reitsma. Korte Geschiedenis der Nederlandsch Indische Spoor en Tramwegen