Tram di Tanah Rencong
ISI ARTIKEL
Jalur kereta api pertama di Indonesia dibuka pada tahun 1867 di Semarang oleh perusahaan kereta api swasta Nederlandsch Indisch Spoorweg Maatschappij (NISM). Tujuan jalur kereta tersebut terkait kepentingan ekonomi yakni pengangkutan komoditas ekspor, terutama gula. Berbeda seperti di Jawa. Jalur kereta api pertama di Sumatera, yakni Aceh tidak didasari oleh kepentingan ekonomi akan tetapi atas dasar pertimbangan keamanan dan pertahanan. Mobilisasi pasukan militer dan perlengkapan perang. Jalur kereta api di Aceh diusahakan oleh Pemerintah Belanda menggunakan alokasi dana dari Departemen Peperangan (Department van Oorlog).
Perang Aceh Meletus
Pada tahun 1873 Pemerintah Belanda menyatakan perang terhadap Kasultanan Aceh. Di tahun yang sama, Pemerintah Belanda mendatangkan pasukan dari Batavia untuk menggempur Aceh. Tidak semudah membalik telapak tangan, perlawanan sporadis masyarakat Aceh membuat pasukan Belanda kewalahan.
Pada 26 Maret 1873, Perang Aceh meletus. Pemerintah Belanda menyatakan perang terhadap Kasultanan Aceh. Di tahun yang sama, Pemerintah Belanda mendatangkan pasukan dari Batavia untuk menggempur Aceh. Agresi militer pertama, pemerintah Belanda sukses menguasai Istana Sultan Mahmud Syah. Namun perlawanan sengit pasukan dan rakyat Aceh tetap berlanjut bahkan berhasil mengalahkan Mayor Jenderal Johan Harmen Rudolf Kohler selaku pimpinan tentara Belanda.
Berkaca dari kegagalan, pemerintah Belanda mengusulkan pembangunan fasilitas transportasi massal sebagai pendukung utama operasi militer guna memobilisasi pasukan dalam waktu singkat. Guna memperlancar penguasaan wilayah di Aceh, seorang perwira militer Belanda Johanes Ludovicius Jacobus Hubertus Pel menyarakan pembangunan jalur kereta api di Aceh dengan tujuan mobilisasi militer secara efektif dan efisien. Usulan Pel diberi lampu hijau oleh Gubernur Jenderal James Loudon.
Perancangan jalur kereta api berupa tram dilaksanakan oleh Kementerian Perang (Department van Oorlog). Peletakan batu pertama dilaksanakan pada 26 Juni 1874 menandai dimulainya pembangunan jalur kereta api di Aceh. Pembangunan dimulai dari Pelabuhan Olee Lheue menuju pusat pemerintahan di Kotaraja menggunakan lebar jalur 1.067 mm. Jalur sepanjang empat kilometer ini menggunakan material yang didatangkan dari jawa. Para pekerja narapidana dikerahkan sebagai tenaga kerja.
Pelabuhan Olee Lheuu ke Kota Raja (Banda Aceh)
Dua tahun berselang, jalur kereta Olee Lheue-Kotaraja diresmikan pada tanggal 12 November 1876. Kendati awalnya diperuntukan sebagai mobilisasi militer namun banyak orang yang memanfaatkan jasa kereta api tersebut. Paska empat bulan beroperasi, Gubernur Jenderal van Lansberge pun mengunjungi Aceh untuk meninjau perkembangan operasi militer.
Jaringan kereta api di Kotaraja tahun 1889. (Sumber: Kitlv)
Dalam perkembangannya, dari Kotaraja dibangun jalur trem Lambaru-Seulimeum sepanjang 34 km berdasarkan Undang-undang 2 Mei 1897 Lembaran Negara No. 199, Sigli- Lhokseumawe dengan panjang 61 km melalui Undang-undang 30 Desember 1899 Lembaran Negara 1900 No. 4. Sementara itu berdasarkan Undang-undang 29 Desember 1900 Lembaran Negara 1901 No. 4 dibangun jalur trem dari Lhokseumawe ke Idi sepanjang 98 km sedangkan Idi-Langsa dengan panjang 65 km menurut Undang-undang 31 Desember 1902 Lembaran Negara 1903 No. 13.
Kereta api melintas di Kota Raja tahun 1895. (Sumber: Kitlv)
Stasiun Kota Raja tahun 1920. (Sumber Stations en Spoorbruggen op Sumatera 1876-1941)
Jalur Tram Lhokseumawe - Langsa
Pada awalnya, jalur kereta api di Aceh difokuskan guna kepentingan militer. Keberadaan jalur tersebut mempunyai dampak yang sangat besar dan strategis dalam proses pasifikasi Aceh. Selain itu jalur kereta api di Aceh memiliki pengaruh perkembangan kemakmuran ekonomi. Di sepanjang pantai utara merupakan daerah penghasil lada dengan produksinya yang besar.
Bahkan beberapa investor tertarik melakukan eksploitasi jalur kereta api guna keperluan pengangkutan pertambangan. Salah satu investor yang terpincut ialah Karel Frederick van Swieten, seorang pengusaha perkebunan di Batavia yang berasal dari Belanda. Ia pun memberikan usulan pembangunan jalur kereta api dan cabang-cabangnya dari Teluk Langsa atau Bayan sampai ke Pangkalan Brandan. Namun usulannya ditolak, pemerintah sendiri yang akan membuka jalur kereta api dari Kotaraja-Sigli-Lhokseumawe-Langsa.
Pembangunan jalur trem diawasi pihak militer. (Sumber Stations en Spoorbruggen op Sumatera 1876-1941)
Berbeda seperti jalur awal yang dibangun menggunakan lebar jalur 1.067, perluasan jalur di Aceh selanjutnya menggunakan lebar jalur 750 mm. Jalur kereta api yang dibangun juga berupa tem. Trem memiliki karateristik yang berbeda dengan kereta api. Trem memiliki lokomotif dan gerbong berukuran lebih kecil, kecepatan lebih rendah, kapasitas pengangkutan yang lebih kecil, dan jarak tempuh yang lebih dekat. Selain itu pembukaan jalur trem cukup diputuskan oleh kepala pemerintah setempat (residen), berbeda dengan jalur kereta api yang diputuskan oleh pemerintah pusat baik di Den haag maupun Batavia.
Tempat pemberentian trem lintas Lhouseumawe-Langsa. (Sumber Stations en Spoorbruggen op Sumatera 1876-1941)
Pembangunan trem dari Lhokseumawe ke Langsa dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama ialah Lhokseumawe-Idi sepanjang 98 km. Pembangunan berdasarkan Undang-undang 29 Desember 1900 Lembaran Negara 1901 No. 4. Tahap kedua pembangunan jalur trem dari Idi menuju Langsa dengan panjang 65 km yang berlandaskan Undang-undang 31 Desember 1902 Lembaran Negara 1903 No. 13. Keseluruhan berhasil dibuka untuk umum pada 15 Juni 1906.
Selama proses pembangunan banyak dihadapi kendala berupa gangguan dari para pejuang Aceh. Hal ini berkaitan kehadiran jalur kereta api maupun trem dipandang oleh para pejuang akan berakibat melemahkan posisi dan kekuatan mereka. Oleh karena itu, sering terjadi pada siang hari rel sudah terpasang namun ketika malam rel dibongkar oleh pejuang Aceh.
Awal beroperasi, masyarakat Aceh masih belum berani menggunakan trem tersebut. Mengingat ada kecurigaan terhadap fasilitas yang mulanya diprioritaskan untuk keperuan militer. Oleh karena itu, pada tahun 1902 pemerintah menurunkan harga tiket setengah harga. Tujuannya agar masyarakat tertarik menggunakan layanan trem dan juga meyakinkan niat baik pemerintah memajukan Aceh. Selain itu pemasukan dari penjualan tiket diharapkan mampu menutup biaya operasional sehari-hari.
Kawasan Stasiun Lhouseumawe tahun 1920. (Sumber: KITLV)
Paska Perang Aceh usai, pemerintah Belanda mengurangi secara drastis anggaran perang. Pemerintah mengalokasikan anggaran tersebut sebagai pengakan keamanan. Peran militer dalam kehidupan Aceh kian berkurang, terutama dalam administrasi yang semakin banyak diduduki pejabat sipil. Dalam hal pelayanan publik, seperti transportasi, pengairan dan penyuluhan pertanian pun segera didominasi sipil. Pada tahun 1916, terjadi peralihan manajemen transportasi berbasis rel dari pengusaan militer ke perusahaan kereta api Negara, Staatsspoorwegen (SS) dengan sebutan Atjehstaatssporwegen (ASS).
Stasiun Langsa tahun 1916. (Sumber Stations en Spoorbruggen op Sumatera 1876-1941)
Jadwal trem dari Lhouseumawe ke Idi tahun 1931. (Sumber: Reisgids der Staatsspoorwegen in Atjeh)
Jadwal trem Idi-Langsa tahun 1931. (Sumber: Reisgids der Staatsspoorwegen in Atjeh)
Sumber:
Kitlv.nl
Marihandono, Joko dkk, Jalan Besi di Tanah Rencong: Perkembangan Trem Aceh 1874-1950
Michiel van Ballegoijen de Jong, Station en Spoorbruggen op Sumatra 1876-1941
Reisgids der Staatsspoorwegen in Atjeh, 1 Juli 1931
Sejarah Perkeretaapian Indonesia Jilid I