KAI Raih Kualifikasi Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2018
Posted: 05.11.2018 Categories: Berita

PT Kereta Api Indonesia (Persero) meraih kualifikasi Informatif untuk kategori BUMN dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik 2018 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP RI). Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) kepada Direktur Utama KAI Edi Sukmoro di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (5/11). Pada prosesi penyerahan penghargaan, Wapres JK juga didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Kualifikasi Informatif kategori BUMN tersebut hanya diberikan kepada KAI dan Pelindo III dari 111 BUMN yg dinilai.


Wapres RI Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan kepada Direktur Utama KAI Edi Sukmoro

Dalam sambutannya, JK mengatakan keterbukaan informasi merupakan bagian dari demokrasi yang harus didukung implementasinya. JK menambahkan, salah satu elemen penting yang mendukung kemajuan bangsa adalah sistem informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh rakyat. Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana mengatakan, visi besar pengembangan Keterbukaan Informasi adalah mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian Pancasila serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.


Penghargaan yang diterima KAI

Tahun 2018 ini, Komisi Informasi Pusat melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh Badan Publik dengan indikator antara lain pengembangan website yang terkait dengan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi); dan Pengumuman Informasi Publik, sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat. Selanjutnya, penilaian ditambahkan terhadap indikator Pelayanan Informasi Publik dan Penyediaan Informasi Publik yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan Presentasi Badan Publik untuk menilai terhadap komitmen, koordinasi, dan inovasi dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik. Seluruh komponen penilaian dalam pemeringkatan KIP didasarkan pada Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

 

 

Booking Button