PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkomitmen untuk menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten sehingga mampu meningkatkan kepercayaan pelanggan dan stakeholders lainnya, sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Penerapan prinsip-prinsip GCG yaitu transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban saja, namun telah menjadi kebutuhan dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan dalam rangka menjaga pertumbuhan usaha secara berkelanjutan, meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai upaya agar Perusahaan mampu bertahan dalam persaingan.

Perusahaan menyadari bahwa kepentingan jangka panjang menjadikan perusahaan lebih maju jika tanggap terhadap masalah pelanggan, masyarakat, pekerja, pemerintah, pemegang saham dan pemasok. Untuk itu Perusahaan fokus pada bidang perilaku etika dengan memberikan panduan untuk mencegah, mendeteksi dan menangani masalah etika secara efektif, meningkatkan mekanisme yang ada untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran. Perusahaan juga mendorong, membina dan mempertahankan perilaku yang berintegritas dan akuntabel, jauh dari konflik kepentingan, tindakan penyuapan dan tindakan korupsi lainnya.

 

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Download)

 

KONTAK LAYANAN GCG KAI

Unit Quality Assurance and GCG 
Jln. Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung
Email WBS: kai-bersih@kai.id
Email LHKPN: lhkpn@kai.id 
Nomor Handphone: 081214455300

 

Board Manual (Download)

 

KONTAK LAYANAN GCG KAI

Unit Quality Assurance and GCG 
Jln. Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung
Email: kai-bersih@kai.id
Nomor Handphone: 081214455300

 

Pedoman Perilaku (code of conduct) adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari, untuk mewujudkan visi dan misi Perusahaan. Pedoman perilaku seringkali juga disebut sebagai Kode Etik.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) berupaya menjalankan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), salah satunya dengan menetapkan pedoman perilaku yang berisi uraian perilaku yang harus dipatuhi dan dijalankan Insan KAI yaitu Komisaris, Direksi dan pekerja dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewenangannya.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan menjalankan bisnisnya secara etis dan mematuhi semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan bisnis, etika dan integritas harus mendasari semua hubungan perusahaan, termasuk dengan pelanggan, penyedia barang dan jasa, pekerja dan stakeholders lainnya. Insan KAI tidak akan terlibat dalam perilaku atau aktivitas yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang kejujuran, integritas atau menyebabkan rusaknya reputasi perusahaan.

Insan KAI akan memastikan bahwa:

  1. akan bertindak sesuai nilai-nilai perusahaan,
  2. tidak terlibat dalam aktivitas apa pun yang dapat menimbulkan benturan kepentingan bagi perusahaan atau untuk diri mereka sendiri secara individu,
  3. tidak menerima hadiah, jamuan, hiburan atau gratifikasi lainnya yang terindikasi suap berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas dan kewajibannya,
  4. peduli terhadap kesehatan dan keselamatan kerja serta kelestarian lingkungan,
  5. melakukan transaksi keuangan yang benar dan akuntabel,
  6. meningkatkan kompetensi untuk pengembangan karir secara berintegritas,
  7. akan mengikuti semua pembatasan penggunaan dan pengungkapan informasi untuk melindungi informasi perusahaan dan memastikan bahwa informasi yang diungkapkan telah diizinkan oleh pemilik informasi sesuai ketentuan,
  8. akan melindungi semua aset perusahaan sesuai ketentuan,
  9. dalam mengikuti kegiatan sosial dan politik menyalurkan aspirasi sosial dan politiknya dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perusahaan,
  10. melaporkan tindakan pelanggaran kepada manajemen atau melalui saluran whistleblowing system.

Untuk memastikan komitmen ini, setiap Insan KAI diharuskan memahami dan menandatangani Pernyataan Kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku. Mulai sejak tahun 2019, telah diterapkan penandatanganan kepatuhan Pedoman Perilaku secara elektronik melalui website internal Perusahaan.

Pelanggaran terhadap pedoman perilaku, diantaranya: korupsi, kecurangan (fraud), pelanggaran terhadap peraturan/hukum, benturan kepentingan, penyuapan dan/atau gratifikasi, dan kelakuan tidak etis akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Pedoman Perilaku (Download)

 

KONTAK LAYANAN WBS KAI

Unit Quality Assurance and GCG 
Jln. Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung
Email: kai-bersih@kai.id
Nomor Handphone: 081214455300

 

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyadari bahwa dalam menjalin hubungan kerja dengan pihak lain seringkali bersinggungan dengan praktik-praktik gratifikasi, sehingga diperlukan pedoman untuk mengendalikannya. Hal ini dilakukan untuk membentuk pemahaman yang sama tentang perlakuan terhadap gratifikasi serta membantu Insan KAI untuk tidak terjerat ke dalam praktik gratifikasi yang terindikasi pidana suap.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah menetapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Dalam pedoman ini diatur ketentuan tentang kewajiban Insan KAI terhadap gratifikasi, batasan penerimaan dan pemberian gratifikasi, mekanisme pelaporan gratifikasi, serta Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

Kewajiban Insan KAI terhadap gratifikasi adalah menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan; melaporkan penolakan gratifikasi kepada UPG; dan melaporkan penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak melalui UPG atau secara langsung kepada KPK. Setiap penerimaan/penolakan gratifikasi yang diduga berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan, dilaporkan melalui:

  1. sistem E-Gratifikasi yang merupakan media pelaporan gratifikasi internal Perusahaan; atau
  2. melalui alamat surel lapor.gratifikasi@kai.id.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang bertugas menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan gratifikasi, serta menyampaikannya kepada Direktur Utama yang bertindak sebagai penanggung jawab pengendalian gratifikasi. UPG PT Kereta Api Indonesia (Persero) secara periodik menyampaikan rekapitulasi laporan gratifikasi kepada KPK. Koordinasi terkait praktik gratifikasi yang terjadi di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga senantiasa dilakukan dengan KPK, demi peningkatan pengendalian Gratifikasi di PT Kereta Api Indonesia (Persero).

 

Pedoman Pengendalian Gratifikasi (Download)

 

Mekanisme Penanganan Laporan Gratifikasi

 

 

KONTAK LAYANAN UPG KAI

Unit Quality Assurance and GCG 
Jln. Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung
Email: lapor.gratifikasi@kai.id
Nomor handphone: 081214455300

 

Demi melaksanakan nilai-nilai utama Perusahaan secara konsisten, khususnya nilai amanah bagi peningkatan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah menetapkan Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System). Whistleblowing System (WBS) merupakan mekanisme pengaduan atas dugaan penyimpangan/pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan melalui mekanisme pelaporan khusus dan bersifat rahasia.

Insan KAI dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas tindakan yang dilakukan oleh Insan KAI yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pelanggaran pedoman perilaku dan/atau pelanggaran kode etik Perusahaan, dan/atau pelanggaran disiplin Pekerja di Perusahaan. Pengaduan tersebut dapat disampaikan kepada Unit Pengelola WBS melalui:

  1. lisan dengan datang langsung ke Unit Pengelola WBS atau menghubungi melalui telepon; atau
  2. surat elektronik dengan alamat kai-bersih@kai.id.

Pengelola WBS menjamin kerahasiaan identitas Pelapor, hal tersebut merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh masing-masing Pelapor yang mempunyai itikad baik dalam melaporkan dugaan penyimpangan/pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan dan tidak mempunyai tujuan lain yang menyimpang dari maksud dan tujuan penyelenggaraan WBS. Setiap laporan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan serta memerhatikan peraturan perundang-undangan. Berikut merupakan mekanisme penanganan serta tindak lanjut pengaduan WBS PT Kereta Api Indonesia (Persero):

 

Mekanisme Penanganan Pengaduan

 

KONTAK LAYANAN WBS KAI

Unit Quality Assurance and GCG 
Jln. Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung
Email: kai-bersih@kai.id
Nomor Handphone: 081214455300

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 2 disebutkan bahwa penyelenggara negara diantaranya adalah Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara.

Sebagai bagian komitmen melaksanakan peraturan perundang-undangan dan untuk mewujudkan BUMN yang bersih dari korupsi, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mewajibkan Penyelenggara Negara untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan ini tidak hanya terbatas pada Direksi dan Komisaris, namun mencakup pula pimpinan unit atau pejabat setingkat manager ke atas atau pejabat yang telah ditetapkan sebagai wajib lapor LHKPN diwajibkan membuat laporan LHKPN.

Pelaporan harta kekayaan ini merupakan salah satu sarana untuk mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan jabatan, menanamkan kejujuran dan integritas, serta keterbukaan di kalangan pimpinan perusahaan, untuk menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas berdasarkan pada prinsip Good Corporate Governance dan peraturan perundang-undangan. Penyampaian LHKPN dilakukan setelah pengangkatan pertama kali sebagai manager dengan batas waktu penyampaian paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menjabat, dan diperbaharui setiap setahun sekali dengan batas waktu penyampaian paling lambat pada 31 Maret tahun berikutnya.

Untuk menjaga komitmen dan memastikan penerapan kewajiban tersebut, pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan LHKPN menjadi objek penegakan disiplin perusahaan. Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dapat diakses melalui menu e-Announcement pada situs web http://elhkpn.kpk.go.id.

 

 

KONTAK LAYANAN LHKPN KAI

Unit Quality Assurance and GCG 
Jln. Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung
Email: lhkpn@kai.id
Nomor Handphone: 081214455300

 

International Organization for Standardization (ISO) menilai bahwa penyuapan merupakan fenomena yang luas. Hal ini menimbulkan masalah yang serius dalam social, moral, ekonomi dan politik. Untuk itu, pada tahun 2016, ISO secara resmi menerbitkan ISO 37001:2016 yaitu Sistem Manajemen Anti Suap (anti bribery) yang dirancang untuk membantu organisasi menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan program kepatuhan anti suap.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian BUMN mewajibkan seluruh BUMN untuk mengimplementasi Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) berdasarkan SNI ISO 37001:2016. PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengimplementasikan SMAP dengan menerbitkan kebijakan SMAP dan menetapkan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP). PT Kereta Api Indonesia (Persero) mendapatkan sertifikasi SMAP pada 2 unit yaitu Unit Quality Assurance and GCG dan unit Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan SNI ISO 37001:2016 pada tahun 2020.

Tujuan penerapan SMAP adalah untuk menanamkan budaya integritas dan mencegah terjadinya penyuapan dan tindak pidana korupsi lainnya. Pedoman ini memberikan panduan yang berisi langkah-langkah yang wajar dan proporsional untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi penyuapan.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menjalankan bisnis transportasi perkeretaapian yang fokus keselamatan dan pelayanan kepada pelanggan dan masyarakat pada umumnya. Itulah perlunya PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkomitmen untuk berbisnis dan beroperasi dengan integritas setiap saat. PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak menoleransi korupsi atau penyuapan, dan berdedikasi untuk membangun budaya AKHLAK untuk mewujudkan KAI Bersih, Bebas Suap, Bebas Korupsi.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) melarang keras penyuapan dan korupsi dalam bentuk apa pun. PT Kereta Api Indonesia (Persero) menerbitkan kebijakan internal yang mencakup pedoman perilaku dan anti-penyuapan yang berlaku untuk pekerja, Direksi, Dewan Komisaris dan pemangku kepentingan lainnya.

 

 

KONTAK LAYANAN WBS KAI

Unit Quality Assurance and GCG 
Jln. Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung
Email: kai-bersih@kai.id
Nomor Handphone: 081214455300

 

Booking Button